Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Serapan Anggaran KPK Minim, Agenda Pemberatasan Korupsi Terkendala Masalah Internal

Narasi Institute mencatat daya serap anggaran KPK hingga Mei seharusnya mencapai 45 persen, namun daya serap KPK hingga Mei 2021 baru mencapai 38,09 persen atau Rp441 miliar dari Rp1,15 triliun, diduga karena konflik internal.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 04 Juni 2021  |  17:23 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Bisnis - Arief Hermawan P
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu mengevaluasi efektivitas lembaga tersebut terutama dalam pemberantasan korupsi mengingat serapan anggaran uang masih rendah hingga Mei 2021.

Narasi Institute mencatat daya serap anggaran KPK hingga Mei seharusnya mencapai 45 persen, namun daya serap KPK hingga Mei 2021 baru mencapai 38,09 persen atau Rp441 miliar dari Rp1,15 triliun, diduga karena konflik internal.

“Daya serap KPK sampai bulan Mei tergolong rendah, ini petanda KPK tidak bekerja dengan baik dalam pemberantasan korupsi,” kata Ekonom Achmad Nur Hidayat sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Narasi Institute.

Menurut Achmad, konflik internal tes wawasan kebangsaan (TWK) telah nyata memberikan dampak negatif bagi kelembagaan KPK, misalnya terhambatnya penyiapan prasarana bagi dua deputi baru, yaitu Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat serta Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Konflik internal tersebut juga dinilai menghambat pengungkapan kasus korupsi besar seperti korupsi bansos, benur, Jiwasraya, Asabri, dan korupsi di level daerah.

Dia menilai, jika KPK tidak dapat memberi kepastian perbaikan daya serap, sebaiknya lembaga ini tidak perlu diberikan tambahan anggaran. Dana yang ada lebih baik diberikan ke sektor-sektor yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi tinggi.

“Indonesia butuh pemulihan ekonomi, daya serap yang rendah dapat menghambat pemulihan ekonomi. KPK harus beri kepastian tambahan anggaran 2022 akan diserap dan konflik KPK harus diakhiri,” jelasnya.

Dia menambahkan, persoalan TWK telah menyebabkan kerugian seluruh bangsa Indonesia, berimbas pada terbuangnya energi KPK dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK harus membayarnya dengan mengakselerasi agenda pemberantasan korupsi.

“KPK harus segera move on, hentikan konflik internal dan rendahnya daya serap tidak boleh terjadi lagi apalagi di masa kita butuh pemulihan ekonomi yang cepat,” tuturnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top