Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

China Kaji Pajak Properti Nasional untuk Redam Kesenjangan

Pertumbuhan harga rumah di China melesat cepat. Pemerintah China pun menyiapkan pajak properti yang berlaku secara nasional untuk mencegah melebarnya kesenjangan akibat kenaikan harga properti.
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 12 Mei 2021  |  15:33 WIB
Residensial dan perkantoran di Beijing, China, dalam foto file 10 Januari 2017./Reuters - Jason Lee
Residensial dan perkantoran di Beijing, China, dalam foto file 10 Januari 2017./Reuters - Jason Lee

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China mengisyaratkan mereka mungkin menghidupkan kembali upaya untuk memperkenalkan pajak properti nasional, karena melonjaknya harga rumah meningkatkan kekhawatiran atas kesenjangan kekayaan yang semakin lebar.

Uji coba reformasi pajak real estat dibahas dalam seminar yang diadakan pada Selasa (11/5/2021) oleh pejabat dari Kementerian Keuangan China, badan legislatif, kementerian perumahan, dan administrasi perpajakan, menurut pernyataan di situs web kementerian keuangan.

Para peserta mendengarkan pendapat dari pejabat daerah dan beberapa akademisi, demikian dilaporkan Bloomberg pada Rabu (12/5/2021).

Seminar itu menandai pertama kalinya pembuat kebijakan China menyebutkan uji coba pajak real estat, setelah bertahun-tahun mendorong ke arah undang-undang formal tentang retribusi, kata Yan Yuejin, analis di lembaga penelitian E-House China Enterprise Holdings Ltd.

Langkah itu dilakukan ketika pihak berwenang berusaha mengatasi lonjakan harga perumahan dan Presiden Xi Jinping berjanji mengatasi kesenjangan kekayaan di ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Real estat adalah pendorong terbesar perolehan aset rumah tangga pada kuartal terakhir, membayangi area termasuk investasi keuangan, menurut penelitian Universitas Keuangan dan Ekonomi Southwestern Chengdu.

"Berita resmi di seminar itu adalah sinyal kuat yang dikirim oleh Kementerian Keuangan," kata Shi Zhengwen, profesor di Universitas Ilmu Politik dan Hukum China di Beijing. “China mungkin menggelar uji coba di beberapa kota terlebih dahulu, sebelum menyelesaikan undang-undang tentang pajak. Sangat mungkin memulai uji coba tahun ini."

Presiden Xi mengatakan bulan lalu bahwa China tidak boleh membiarkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, menurut pidato yang diterbitkan di situs web Jurnal Qiushi di bawah Komite Sentral Partai Komunis China.

Warga "menjadi kaya bersama," konsep yang lebih sering disebutkan oleh Xi tahun lalu, adalah "masalah politik," bukan masalah ekonomi, tegasnya dalam pidatonya.

Ketakutan baru akan kehilangan keuntungan properti menyebar di kota-kota terbesar di China sejak tahun lalu karena orang-orang berusaha melindungi kekayaan mereka dari inflasi setelah pandemi. Meskipun pembatasan lebih cermat dilakukan oleh otoritas lokal, harga rumah tumbuh pada laju tercepat dalam 7 bulan pada Maret.

Pajak nasional atas kepemilikan rumah telah lama dilihat sebagai cara utama untuk meredakan spekulasi, sekaligus berisiko menekan sentimen pasar.

China menyuarakan gagasan itu untuk pertama kalinya pada 2013, sebelum penyusunan undang-undang dimulai, tetapi hanya sedikit kemajuan yang dicapai sejak itu.

Pada 2018 Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan pemerintah akan melanjutkan pajak, tetapi pada 2019, para pejabat masih menyempurnakan draf tersebut.

Pada Maret 2021, pemerintah kembali berjanji mendorong penerbitan undang-undang tersebut sebagai bagian dari rencana tahun baru yang mencakup 2021 hingga 2025.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china bisnis properti

Sumber : Bloomberg

Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top