Bisnis.com, JAKARTA - Boris Sidis (1867-1923), psikolog Amerika-Ukraina, menyatakan: “Jika kewaspadaan tanpa henti adalah harga kebebasan, terlebih lagi kritik tanpa henti terhadap opini baru dan pandangan baru, betapapun menjijikkan, aneh, dan paradoksal, adalah harga kebenaran.”
Pernyataan ini begitu mendalam maknanya manakala kehidupan manusia kita ambangkan dalam peran paradoks. Kita akan dapat menyaksikan manusia memainkan peran yang silih berganti, seperti antara kesengsaraan dan kesenangan atau antara kemerosotan dan kemajuan atau antara kemiskinan dan kesejahteraan.
Bila transfigurasi kemiskinan adalah kemakmuran, manusia harus memiliki kewaspadaan sebagai harga kebebasan agar yang bersangkutan dapat mengambil sikap dalam menghadapi hidup dan kehidupannya. Semua punya harga apapun itu dan akan terjadi semacam trade-off (imbal balik).
Karena bagaimanapun, paradoks hari ini adalah prasangka masa depan, karena prasangka yang paling buruk dan paling menyedihkan memiliki momen kebaruan ketika mode kekinian (trend setter) meminjamkan keanggunannya yang rapuh (Marcel Proust 1871-1922), seperti pejabat yang melakukan abuse of authority misalnya.
Akhir-akhir ini, pentas transfigurasi yang demikian ini kerap kita saksikan. Khususnya dalam kesadaran atas kewaspadaan tanpa henti, yaitu harga kebebasan yang harus terpelihara sepanjang siklus kehidupan.
Sebagai contoh, betapapun pemerintah menetapkan suatu angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator hasil pembangunan tetap saja banyak kalangan yang nyaring bersuara sebagai wujud dari kritik tanpa henti sebagai paradoks terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga
Parahnya, pada masa pandemi Covid-19 indikator ini malah merosot, pertumbuhan negatif, yang disebut sebagai ekonomi terkontraksi.
Dari fakta ini, bak gayung bersambut, kritik semakin heboh bagaikan lolongan anjing di malam hari yang membuat bulu kuduk merinding, setelah itu usai, hilang ditelan kelamnya malam. Kejadian ini dapat terulang kembali.
Semula pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai sebesar 5,3% pada APBN 2020, yang terjadi justru paradoks yaitu kemerosotan ekonomi mulai terjadi. Diawali dengan Q1 2020 tumbuh 2,97%, Q2 2020 terkontraksi 5,32%, Q3 2020 terkontraksi 3,49%, dan Q4 2020 masih terkontraksi 2,19%.
Dengan demikian, secara teknis sejak Q3 2020 Indonesia memasuki masa resesi. Pemerintah juga menetapkan sasaran indikator pembangunan kemiskinan 8,5—9,0% dengan Rasio Gini 0,375-0,380.
Dari sasaran ini, data pencapaian Maret 2020 penduduk miskin sudah sebesar 26,42 juta orang atau 9,78% (BPS, November 2020) dan telah melampaui sasaran indikator. Demikian juga untuk ukuran ketimpangan pendapatan sejak 2011—2020, terendah 0,381% dan tertinggi 0,431% atau terjadi fluktuasi di kisaran 0,05%.
Suatu fluktuasi yang sangat tipis selama sepuluh tahun belakangan, suatu ukuran ketimpangan yang kelihatannya permanen di kisaran tersebut.
Pada APBN 2021, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5% dengan sasaran indikator kemiskinan 9,2%—9,7% dan Rasio Gini 0,377%-0,379%. Apakah ini akan tercapai? Kita berharap pencapaian dapat didaki dengan cara mengalahkan pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kita optimistis dengan dimulainya penyuntikan vaksin Covid-19 di akhir tahun perekonomian bisa kembali pulih. Dari estimasi yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan, potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan akibat Covid-19 terhadap kemiskinan pada Juni 2020 mencapai antara 3,02 juta orang dan 5,71 juta orang.
Seiring dengan kondisi di atas, transfigurasi kemiskinan dan kesejahteraan tampak bagaikan suatu pertarungan yang tak berkesudahan, tekanan paradoks pun muncul. Kritikan terus dilancarkan tanpa memaknai data dan keluaran yang dihasilkan.
Variabel ‘utang’ (baca: uang) menjadi momok yang digadang-gadang sebagai alarm Indonesia masuk dalam jurang resesi. Nyatanya, resesi bukan datang dari akibat salah urus utang tetapi karena bertambahnya utang baru sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Sementara utang yang selama ini diperdebatkan, memang dialokasikan sesuai peruntukannya, khususnya infrastruktur. Bukankah ini sebagai salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi? Kalau demikian kenapa harus diperdebatkan?
Karena keputusan ekonomi semula datangnya dari keputusan politik, tinggal bagaimana menjalankan dan mengontrolnya. Bukan pakai hitung-hitungan cost-benefit ratio tetapi keberpihakan negara kepada rakyatnya, yaitu pro-poor dan pro-job.
Uang memang tidak kenal gender. Oleh karenanya uang yang kita kendalikan, bukan uang yang mengendalikan kita. Demikian juga dengan kemiskinan, kemiskinan harus kita kendalikan. Adapun instrumen yang digunakan untuk menganalisis kemiskinan adalah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.
Dari data BPS Maret 2020, terungkap bahwa garis kemiskinan tertinggi di Indonesia ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp721.455 dan Sulawesi Selatan mempunyai garis kemiskinan terendah sebesar Rp350.264.
Dalam konteks pandemi, menyelamatkan manusia adalah sekaligus menyelamatkan ekonomi. Oleh karenanya, nilai uang dalam instrumen garis kemiskinan seharusnya diubah dengan cara meningkatkan utilisasi nilai uang yang humanis, minimal sebanding dengan kebutuhan fisik minimum. Ini adalah tantangan kita bersama agar transfigurasi kemiskinan atas kesejahteraan disparitasnya semakin menipis.
