Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Perdagangan Amerika Serikat Katherine Tai bertemu dengan pejabat penting di Pfizer Inc. dan AstraZeneca Plc untuk membicarakan peningkatan produksi vaksin Covid-19 dan usulan pengabaian perlindungan kekayaan intelektual karena jumlah harian dari kasus yang dikonfirmasi terus meningkat.
Tai bertemu secara virtual dengan Ruud Dobber, wakil presiden eksekutif unit bisnis biofarmasi AstraZeneca, dan secara terpisah dengan Chairman dan Chief Executive Officer Pfizer Albert Bourla.
Sebelumnya, India dan Afrika Selatan telah mengusulkan agar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengesampingkan bagian luas dari aturan kekayaan intelektualnya dan mencoba membuat kesepakatam tentang paten produksi vaksin Covid-19.
Perusahaan farmasi mengatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk memperluas kapasitas global. Mereka juga berpendapat bahwa cara tercepat bagi AS untuk membantu negara-negara berkembang adalah dengan memberi mereka persediaan vaksin yang sudah dimilikinya, seperti puluhan juta dosis AstraZeneca yang mana belum disetujui untuk digunakan di AS.
AS kemarin mengumumkan akan membagikan seluruh pasokan AstraZeneca dengan negara lain dan menyiapkan paket bantuan untuk India, ketika Presiden Joe Biden meningkatkan bantuan pandemi AS ke seluruh dunia. India diketahui sedang bekerja untuk memerangi lonjakan infeksi terbesar secara global.
"Tai menekankan komitmennya untuk bekerja dengan anggota WTO lainnya pada tanggapan global terhadap pandemi Covid-19, termasuk peran negara berkembang dalam solusi apa pun yang mengatasi kesenjangan kritis dalam produksi dan distribusi vaksin global," kata pernyataan Kantor Perwakilan Dagang AS, dilansir Bloomberg, Selasa (27/4/2021).
Baca Juga
Sementara itu Bourla berbagi pandangannya tentang pentingnya meningkatkan akses global terhadap vaksin dan bagaimana kebijakan perdagangan dapat membantu mengatasi tantangan peningkatan produksi dan distribusi vaksin di seluruh dunia. Adapun, Dobber berbicara tentang tantangan dalam meningkatkan produksi dan distribusi.
Sejauh ini, AS adan Uni Eropa masih menentang pengabaian hak kekayaan intelektual atas produksi vaksin yang diusulkan India dan Afrika Selatan di WTO.
Jika proposal itu disepakati, vaksin dapat diproduksi di negara mana pun tanpa hambatan dan ancaman sanksi dagang, semata untuk menjembatani ketimpangan distribusi dan produksi vaksin antara negara kaya, berkembang, dan miskin.
