Bisnis.com, JAKARTA - Kurangnya kemauan politik dan solidaritas global yang lemah adalah ganjalan terbesar dalam memastikan distribusi vaksin Covid-19 yang adil ke negara-negara berpenghasilan rendah.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan negara-negara harus mengesampingkan perlindungan kekayaan intelektual mengenai vaksin Covid-19 untuk membuat suntikan lebih mudah diakses.
Dia menyebut bahwa ketentuan Trade Related-Aspects of Intellectual Property (TRIP) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dimaksudkan untuk mengesampingkan perlindungan kekayaan intelektual selama keadaan darurat.
"Kita belum pernah melihat keadaan darurat seperti ini. Jika kita tidak bisa menggunakannya sekarang, lalu kapan kita akan menggunakannya?,” kata Ghebreyesus, dilansir Bloomberg, Rabu (14/4/2021).
India dan Afrika Selatan telah menawarkan proposal pengabaian aturan TRIP tentang produksi dan ekspor vaksin serta barang medis penting lainnya yang diperlukan untuk memerangi virus Covid-19.
Pengabaian tersebut akan memungkinkan negara-negara miskin tanpa sarana untuk mengembangkan vaksin dan teknologi medis lainnya tanpa takut akan sanksi perdagangan.
Baca Juga
Proposal itu ditengarai akan menjadi solusi ketimpangan vaksin antara negara kaya dan miskin. Sebab berdasarkan Bloomberg Vaccine Tracker pekan lalu, negara dengan pendapatan tertinggi memvaksinasi 25 kali lebih cepat daripada negara dengan pendapatan terendah.
Basis data vaksinasi Covid-19 Bloomberg telah melacak lebih dari 726 juta dosis yang diberikan di 154 negara. AS, misalnya, telah mengamankan 24 persen dosis vaksin dunia dengan persentase populasi 4,3 persen. Sementara Pakistan baru mengamankan 0,1 persen dari cakupan vaksin untuk 2,7 persen populasi global.
Pola ini berulang di seluruh dunia dan mengikuti upaya negara-negara kaya untuk membeli di muka miliaran dosis vaksin Covid-19 yang cukup untuk menutupi populasi mereka beberapa kali lipat.
