Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) periode 2021–2025 yang kembali dipimpin oleh Junaidi Abdillah telah membentuk kepengurusan baru pada tengah Maret lalu.
Junaidi menyatakan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya normal karena efek pandemi menjadi salah satu agenda pembahasan rapat perdana kepengurusan baru.
“Kita harus bisa mencari terobosan-terobosan baru untuk membuat industri rumah rakyat ini kembali berjalan lancar,” ungkapnya sebagaimana keterangan tertulis pada Jumat (9/4/2021).
Salah satu caranya, menurut Junaidi, adalah dengan membentuk koperasi dengan anggotanya adalah pengembang yang tergabung dalam Apersi.
Pembentukan koperasi ini untuk membantu anggota yang memerlukan dana terkait dengan proyek mereka, seperti dana pengurusan perizinan dan lainnya, yang sifatnya sebagai dana talangan.
“Tujuan koperasi itu adalah kebersamaan dan dari angota untuk anggota seperti pengurusan perizinan, kita sudah buatkan skema bantuannya berupa dana talangan. Dan dalam pengembahgan koperasi ini, Apersi akan bekerja sama dengan BTN,” ungkapnya.
Selain itu, rapat perdana tersebut fokus pada soal perizinan dan pertanahan. Menurut Junaidi, masalah keduanya selalu ada karena tiap daerah memiliki kultur, geografis, dan tentunya peraturan yang berbeda.
“Terkait hal ini kita akan terus memberikan pelatihan-pelatihan dan juga advokasi pada anggota, karena biasanya pada masalah selalu ada dan terjadi pada anggota baru yang belum banyak pengalaman,” tambahnya.
Selain itu, yang jadi pembahasan lain adalah terkait regulasi yang ada terkait dengan pembangunan rumah subsidi, yang terbaru adalah aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk).
Junaidi menegaskan ada kenadala dalam penerapannya terkait geografis dan tantangan membangun rumah subsidi di daerah.
“Contoh paling mudah setiap daerah dari sisi geografisnya berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Apalagi di dalam SiPetruk ada 120 item yang harus diisi oleh pengembang, itu terlalu banyak, sehingga menyulitkan dan merepotkan, karena tiap daerah itu kendalnya beda-beda,” lanjutnya.
Junaidi berharap aplikasi SiPetruk ini terus disosialisasikan dan juga harus terbuka menerima masukan dari pengembang.
Menurutnya, pengembanglah yang mengetahui pekerjaannya dan juga kendala-kendala di lapangan. Untuk itu, Apersi berharap regulasi yang ada jangan malah merepotkan dan seharusnya memudahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
