Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Suplai Vaksin Global Tipis, Wamenkeu: 181 Juta Orang Indonesia Harus Tetap Divaksinasi

Tantangan yang kini dihadapi oleh Indonesia dan global adalah shortage atau terbatasnya produksi vaksin sehingga, pemerintah harus memastikan mampu untuk memperoleh apapun jenis vaksin yang tersedia di luar negeri.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam media briefing, Senin (12/10/2020)/Jaffry Prabu Prakoso-Bisnis.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam media briefing, Senin (12/10/2020)/Jaffry Prabu Prakoso-Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan vaksinasi harus menjangkau sampai 181 juta orang di Indonesia, meskipun pasokan vaksin terbatas.

Dia mengatakan vaksinasi adalah upaya utama yang ditempuh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut Wamenkeu, tantangan yang kini dihadapi oleh Indonesia dan global adalah shortage atau terbatasnya produksi vaksin sehingga, pemerintah harus memastikan mampu untuk memperoleh apapun jenis vaksin yang tersedia di luar negeri.

“Ini bukan tugas mudah. Bukan hanya soal membeli vaksinnya dari luar negeri, namun kami berharap nantinya kita bisa produksi vaksin sendiri dan bisa menggunakannya,” kata Suahasil dalam Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Selasa (6/4/2021).

Wamenkeu lalu memaparkan jumlah dosis yang disuntikkan setiap harinya pada awal periode vaksinasi di Januari masih rendah sekitar rata-rata 53.000 dosis per hari. Namun, dengan seiringnya bergulirnya proses vaksinasi, dia mengatakan kini rata-rata dosis yang disuntikkan adalah sebanyak 300.000-400.000 dosis per hari.

“Bahkan di beberapa hari kita bisa menyuntikkan sampai 600.000-700.000 per hari,” jelasnya.

Dia mengatakan meskipun angka infeksi harian Covid-19 di Indonesia cenderung menunjukkan tren penurunan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 secara global, pelonggaran kedisiplinan dapat menyebabkan kembali naiknya kasus di dalam negeri.

Adapun, Wamenkeu juga mengatakan vaksinasi adalah prioritas utama dalam program prioritas pemerintah atau game changer. Selain vaksinasi, dia juga menyebut jaringan perlindungan sosial dan reformasi struktural.

Jaringan perlindungan sosial dari anggaran negara meliputi bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Seperti untuk UMKM, dan berbagai macam bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan BLT Dana Desa.

Sedangkan, reformasi struktural dilakukan untuk jangka menengah dan panjang. Beberapa di antaranya seperti Omnibus Law Cipta Kerja, Sovereign Wealth Fund (SWF), dan reformasi regulasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper