Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bulan Depan, Izin Usaha di Wilayah Sulawesi Dievaluasi

Pemerintah daerah diminta segera melakukan evaluasi atas perizinan investasi, khususnya sektor pertambangan, yang tidak memiliki dampak ekonomi bagi daerah.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 31 Maret 2021  |  12:54 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis - Abdullah Azzam
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa April mendatang akan diselenggarakan rapat koordinasi antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka evaluasi perizinan usaha yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

“Jangan lagi surat-surat izin itu dipakai untuk dijual kesana kemari, kemudian daerah tidak mendapat bagian apa-apa. Ini adalah bentuk afirmatif kita,” katanya melalui keterangan pers, Rabu (31/3/2021).

Menurut catatan BKPM, realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tenggara di masa pandemi sepanjang 2020 mencapai Rp21,13 triliun, naik 13,1 persen dibandingkan dengan capaian 2019 sebesar Rp18,65 triliun. Pencapaian ini merupakan sinyal positif bagi pertumbuhan investasi dan pemerataan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada sebaran realisasi investasi di Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2016-2020, posisi pertama ditempati oleh Konawe dengan nilai investasi sebesar Rp51,26 triliun. Disusul Bombana Rp5,77 triliun, Kendari Rp4,11 triliun, Kolaka Rp3,95 triliun, dan Konawe Selatan Rp2,05 triliun.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, potensi investasi di provinsi Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu pertambangan, perikanan, dan kehutanan.

Bahlil menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi atas perizinan investasi, khususnya sektor pertambangan, yang tidak memiliki dampak ekonomi bagi daerah.

Sementara itu, Bahlil menjelaskan bahwa rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus aspal Buton sudah dilaporkan dan dibahas langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Satu bulan lalu saya datang ke Buton dan Gubernur minta saya clear-kan. Alhamdulillah 2 minggu saya kerjakan, sudah keluar Keputusan Menteri untuk pemakaian aspal buton sebagai komoditas nasional untuk dipakai seluruh Indonesia. Jadi, berapapun produksi aspal buton, sekarang negara yang akan menjadi pembelinya,” tegas Bahlil.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

investasi bkpm sulawesi izin usaha
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top