Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia dan Tsingshan Steel disebut-sebut akan menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan smelter tembaga di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada pekan depan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam acara Mining Forum Prospek Industri Minerba 2021 yang digelar CNBC Indonesia, Rabu (24/3/2021).
"Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan apa-apa minggu depan kita akan tandatangan pembangunan smelter di Weda Bay antara Freeport dengan Tsingshan," ujar Luhut.
Dalam bahan paparannya tertulis bahwa pabrik smelter tersebut akan memiliki kapasitas input kurang lebih 2,4 juta ton konsentrat tembaga dan menghasilkan produk utama katoda tembaga sebesar 600.000 ton.
Luhut menuturkan bahwa smelter tembaga ditargetkan mulai berproduksi pada 2023. Smelter tersebut akan diintegrasikan dengan smelter nikel yang ada di Weda Bay untuk kemudian dapat menghasilkan produk turunan yang dapat digunakan sebagai bahan baku produksi baterai lithium.
"Ada dua tipe smelter di Weda Bay, satu nikel dan satu tembaga. Di samping itu tadi ada turunannya. Ada 12.000 hektar nanti integrated industry yang ada di sana," katanya.
Sebelumnya, Luhut pernah menyebutkan bahwa nilai kontrak pembangunan smelter yang akan ditandatangani Freeport dan Tsingshan adalah senilai US$2,8 miliar.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Mining and Industry Indonesia (MIND ID) mendukung rencana kerja sama Freeport Indonesia dengan Tsingshan Steel.
Group CEO MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan bahwa sebagai salah satu pemegang saham PTFI, MIND ID turut berkontribusi terhadap pengeluaran capex untuk rencana pembangunan smelter PTFI di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur. Dari nilai investasi sekitar US$3 miliar, MIND ID berkontribusi sekitar US$1,2-US$1,5 miliar.
"Kami mendukung kalau ada pengeluaran untuk smelter ini lebih kecil dari hitungan awal. Hitungan awal US$3 miliar, kami menanggung US$1,2-US$1,5 miliar. Itu sangat signifikan bagi MIND ID dan tentu opsi-opsi lain kami pertimbangkan," ujar Orias dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (7/12/2020).
