Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tak Ada Tawar Menawar, Pemerintah Minta Pelaku Usaha Jalankan Hilirisasi

Pemerintah telah berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan badan usaha agar kinerja badan usaha tetap dalam kondisi baik ketika menjalankan program hilirisasi.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 17 Maret 2021  |  15:54 WIB
Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa milik PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/5/2018). - JIBI/Nurul Hidayat
Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa milik PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/5/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin meminta para pelaku usaha pertambangan tidak banyak mengeluh dalam mematuhi aturan kewajiban hilirisasi.

Dia mengatakan hilirisasi merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Harapan saya ke pelaku usaha mari kita buktikan niat kita sudah sama, mari hilirisasi. Hilirisasi ini perlu modal. Begitu perlu modal jangan dipertentangkan lagi. Pak, kalau mau bangun smelter untungnya kecil, kami mau ekspor mentah aja'. Itu namanya enggak amanah dengan cita-cita," ujar Ridwan dalam webinar Masa Depan Pertambangan Indonesia, Rabu (17/3/2021).

Untuk mendorong pelaksanaan hilirisasi tersebut, pemerintah telah berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan badan usaha agar kinerja badan usaha tetap dalam kondisi baik ketika menjalankan program hilirisasi. Karena itu, Ridwan meminta para pelaku usaha untuk menjalankan hilirisasi sesuai aturan yang ada.

Dia juga meminta agar para pelaku usaha kompak dengan pemerintah dalam menghadapi tantangan dari pihak luar untuk mewujudkan semangat hilirisasi ini.

"Kita digugat Uni Eropa di WTO, itu nikel dipaksa-paksa suruh jual. Hal-hal seperti ini perlu kekompakan kita semua. Begitu undang-undang perintahkan hilirisasi, titik. Mau Uni Eropa, apa kek, yang bertentangan dengan nasionalisme kita kompak katakan tidak," katanya.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk percepatan hilirisasi batu bara, Kementerian ESDM tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai insentif royalti batu bara untuk hilirisasi hingga 0 persen.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan formula harga khusus batu bara untuk hilirisasi dengan konsep cost plus margin yang digunakan hampir serupa dengan formulasi harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik (PLTU) mulut tambang.

Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral, Kementerian ESDM melakukan fasilitasi terhadap pembangunan smelter dengan menyusun program quick win dengan mekanisme mark sounding-info memo ke para calon investor.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

smelter kementerian esdm
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top