Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta tak perlu melakukan importasi dan meningkatkan penyerapan beras Bulog untuk menjaga harga karena melimpahnya produksi beras pada panen raya.
Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa memperkirakan fenomena La Nina yang mulai terjadi pada akhir 2020 bakal berdampak positif pada produksi.
Hal ini setidaknya terlihat dari prognosis Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperlihatkan bahwa produksi beras pada Januari sampai April 2021 akan naik 3,08 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
“Produksi beras nasional pada 2021 ini akan lebih tinggi dari pada 2020 karena luas panen naik akibat La Nina. Sehingga 2021 produksi beras nasional saya yakin aman dan pemerintah tidak perlu impor beras,” kata Dwi saat dihubungi, Senin (1/3/2021).
Alih-alih mengimpor, Dwi mengatakan pemerintah harus menugasi Perum Bulog untuk menyerap lebih banyak gabah atau beras pada tahun ini demi mencegah terjadinya penurunan harga yang dalam.
Harga gabah kering panen (GKP) terpantau telah terkoreksi 3,31 persen secara bulanan pada Februari 2021 dan turun 8,08 persen dibandingkan dengan Februari 2020.
Baca Juga
“Bulog tidak perlu impor. Lebih baik Bulog menaikkan serapan. Saya harap bisa sampai 2,5 juta ton beras tahun ini dan optimalisasi serapan setidaknya sampai Mei,” kata Dwi.
Dia mengemukakan target serapan sebesar 1,45 juta ton yang ditetapkan Bulog belum cukup untuk mencegah anjloknya harga gabah di tingkat petani yang disebut Dwi sudah turun di berbagai wilayah.
Selain itu, dia mengharapkan pemerintah bisa merevisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) yang saat ini hanya dipatok di angka Rp4.200 per kilogram (kg) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/2020.
“Jika Bulog turun serta dalam penyerapan harapannya bisa mengangkat harga. Namun kami juga usulkan HPP GKP juga naik jadi Rp4.500 per kg,” katanya.
Pegiat Komite Pendayagunaan Petani dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengemukakan pergerakan harga gabah bakal mengikuti kondisi pasokan dan permintaan beras pada tahun ini. Dia menyebutkan masa panen akan mencapai puncak pada Maret dan perlahan melandai pada April.
Khudori berpendapat instrumen pengamanan harga di petani dengan HPP yang diikuti Bulog tidak akan cukup untuk mencegah terjadinya penurunan harga selama pemerintah tidak memberi jaminan penyaluran terhadap perusahaan itu.
Dia mengatakan pemberian tugas penyerapan beras untuk stabilisasi harga harus diikuti pula dengan kanal penyaluran yang pasti.
“Ketika ada Rastra saja penyerapan Bulog tidak selalu bisa diandalkan, apalagi saat ini ketika outlet terbatas. Jadi jika ingin meningkatkan penyerapan untuk jaga harga, pemerintah harus menyiapkan juga mau disalurkan ke mana,” kata Khudori.
Perum Bulog sejauh ini memiliki sejumlah kanal penyaluran. Jika mengutip rencana pengadaan perusahaan, kanal penyaluran Bulog mencakup kegiatan penyaluran melalui Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dengan proyeksi sepanjang tahun sebesar 788.638 ton atau sesuai penugasan Kementerian Perdagangan, 91.598 ton untuk golongan anggaran, dan 14.292 sebagai stok tanggap darurat bencana.
