Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengharapkan insentif yang tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta jasa kepelabuhanan dapat membantu industri pelayaran dan kepelabuhanan bangkit melawan pandemi Covid-19.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association Carmelita Hartoto mengatakan sektor transportasi laut baik kepelabuhanan maupun pelayanan pelayaran mengalami tekanan luar biasa karena dihimpit dua persoalan sekaligus yakni krisis kesehatan dan ekonomi.
Sejauh ini, lanjut dia, penyebaran Covid-19 masih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kendati proses vaksinasi sudah dimulai, pihaknya menilai proses masih panjang.
“Untuk itu kami meminta stimulus yang tidak memberatkan APBN bisa dipertimbangkan. Salah satunya keringanan penundaan pembiayaan PNBP di Kementerian Perhubungan serta jasa keplabuhanan selama pandemi ini akan membantu kami untuk bangkit,” ujarnya seperti dikutip, Minggu (21/2/2021).
Carmelita memaparkan biaya logistik di Indonesia masih tinggi berkisar sebesar 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Filipina yang hanya sebesar 13 persen.
Perbandingan itu menurutnya tidak apple to apple karena geografis Indonesia yang berbeda dengan negara tetangganya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan penataan logistik yang lebih rumit.
Baca Juga
Kendati demikian, Carmelita meyakini statistik tersebut mendorong pelaku bersama dengan pemerintah untuk mulai mencari penyebab tingginya biaya logistik. Bahkan, laporan Bank Dunia pada 2019 menyebutkan tarif kepelabuhan Indonesia masih lebih mahal dibandingkan dengan negara Asean yakni Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Pihaknya menilai persoalan tarif inilah yang membuat Indonesia jauh dari kompetitif. Akhirnya, keterbukaan komponen biaya menjadi penting karena setiap biaya komponen pelabuhan akan berpengaruh dengan harga produk yang melawatinya.
Dia pun menegaskan bagi pelayaran dan pemilik barang yang terpenting adalah transparansi soal jenis barang dan kesepakatan yang jelas serta layanan yang optimal.
“Ini harus dicari solusinya bersama karena ini melibatkan pemerintah juga dalam hal PNBP. Kami akan rugi kalau tidak kompetitif dan menyianyiakan perjanjian RCEP hanya karena tarif pelabuhan yang beprengaruh terhadap biaya logistik keseluruhan,” jelasnya.
