Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Info Lengkap Bea Meterai Rp10.000: Aturan hingga Daftar Dokumen

Simak info terlengkap soal penerapan bea meterai Rp10.000. Mulai dari aturan, penggunaan meterai Rp3.000 dan Rp6.000, hingga daftar dokumen yang kena bea meterai.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com 12 Januari 2021  |  14:35 WIB
Petugas memperlihatkan lembar materai Rp.3 ribu dan Rp.6 ribu di Kantor Pos Besar Serang, Banten, Selasa (6/10/2020). Guna meningkatkan pendapatan negara mulai 1 Januari 2021 Pemerintah akan memberlakukan tarif tunggal bea materai baru sebesar Rp.10 ribu untuk nominal pada dokumen Rp.5 juta ke atas sedang untuk nilai nominal dibawah Rp.5 juta tidak dikenakan bea materai. ANTARA FOTO - Asep Fathulrahman.
Petugas memperlihatkan lembar materai Rp.3 ribu dan Rp.6 ribu di Kantor Pos Besar Serang, Banten, Selasa (6/10/2020). Guna meningkatkan pendapatan negara mulai 1 Januari 2021 Pemerintah akan memberlakukan tarif tunggal bea materai baru sebesar Rp.10 ribu untuk nominal pada dokumen Rp.5 juta ke atas sedang untuk nilai nominal dibawah Rp.5 juta tidak dikenakan bea materai. ANTARA FOTO - Asep Fathulrahman.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai memberlakukan tarif bea meterai tunggal atau bea meterai Rp10.000 mulai 2021. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Sesuai dengan UU tersebut, maka mulai per tanggal 1 Januari 2021 bea materai hanya berlaku satu tarif yaitu Rp10.000 dengan masa transisi satu tahun atau hingga akhir Desember 2021. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan meterai Rp3.000 dan Rp6.000 masih bisa digunakan untuk menggantikan meterai Rp10.000, tetapi dengan minimal nilai Rp9.000.

"Ada tiga cara untuk menggunakan meterai yang sudah ada ini agar masih bisa berlaku," kata Hestu ketika dikonfirmasi, dikutip pada Selasa (12/1/2020).

Berikut cara menggunakan meterai Rp3.000 dan Rp6.000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai Rp10.000, yaitu:

1. 3 buah meterai Rp3.000, yang ditempel secara berdampingan dalam satu dokumen.
2. Meterai Rp3.000 dan Rp6.000, masing-masing satu buah materai dan ditempel secara berdampingan dalam satu dokumen.
3. 2 buah meterai Rp6.000, yang ditempel secara berdampingan dalam satu dokumen.

Melalui rilis resmi DJP pada 18 Desember 2020, Hestu juga mengumumkan bahwa bea meterai dikenakan atas trade confirmation (TC) tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga akan dikenai bea meterai Rp10.000 per dokumen.

Dokumen tersebut merupakan transaksi surat berharga, seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Nantinya setiap transaksi saham, obligasi dan surat utang lainnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan biaya Rp10.000.

"Pengenaan bea meterai akan dilakukan terhadap dokumen dengan mempertimbangkan batasan kewajaran nilai yang tercantum dalam dokumen dan memperhatikan kemampuan masyarakat," ucap Hestu, dikutip pada Selasa (12/1/2020).

Menurut Hestu, dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, nantinya dapat memberikan fasilitas pembebasan bea materai.

"DJP sedang berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan tersebut," sambungnya.

Pasal 3 ayat (1) dalam UU Nomor 10 Tahun 2020, bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Adapun beberapa dokumen yang dikenakan bea meterai Rp10.000, meliputi:

1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;

3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;

4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;

7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang (1) menyebutkan penerimaan uang; atau (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dirjen pajak bea materai Meterai
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top