Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyatakan bakal terus meningkatkan pembangunan proyek infrastruktur jaringan gas kota untuk menekan impor liquefied petroleum gas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan pemerintah fokus untuk mengembangkan penggunaan gas bumi untuk kebutuhan domestik sehingga sarana infrastruktur gas bumi perlu dikembangkan secara massif ke depan.
"Jaringan gas kota sampai tahun ini 500.000 lebih sambungan rumah dan ditingkaykan dua kali lagi bisa signifikan ini kurangi impor LPG juga," katanya dalam acara Energy Corner, CNBC TV Indonesia, Senin (21/12/2020).
Dia menambahkan pasokan gas bumi dalam negeri akan dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Hal itu turut didukung dengan adanya aturan harga gas khusus industri US$6 per mmbtu.
"Pak menteri keluarkan aturan US$6 per mmbtu ini membantu industri, signifikan dampaknya ini," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana membangun jaringan gas bumi untuk sebanyak 120.776 sambungan rumah yang tersebar di 21 kabupaten/kota pada 2021.
Baca Juga
Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas Wahyudi Akbari menjelaskan jargas yang akan dibangun tersebut seharusnya dibangun pada 2020. Tetapi, karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 maka ditunda menjadi 2021.
Dia memaparkan sebagian besar jargas yang akan dibangun itu berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Barat, sedangkan daerah lain yang dibangun jargas adalah Aceh, Sumsel, dan Sulteng.
Tahun 2019 sudah disusun FEED [Front End Engineering Design] dan DEDC [Detail Engineering Design Construction]. Kami juga telah meminta dukungan daerah terhadap FEED dan DEDC ini melalui penandatanganan berita acara dengan pemerintah daerah," katanya.
