Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menkeu Minta Kementerian Urus Piutang Receh di Bawah Rp8 Juta Sendiri

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada K/L, Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 04 Desember 2020  |  14:16 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020)  -  Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) - Foto: Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyerakan wewenang kepada kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyelesaikan piutang dengan nominal di bawah Rp8 juta.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada K/L, Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN Kemenkeu Lukman Effendi mengatakan beleid tersebut merupakan terobosan dalam melakukan trasnformasi tata kelola piutang negara.

Dia mengatakan terobosan tersebut akan dilakukan mulai dari kegiatan penatausahaan, penagihan, penyerahan, dan pengurusan oleh PUPN, penyelesaian, hingga pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

"Di PMK 163/2020 kita berbagi kewenangan, [piutang] sampai dengan Rp8 juta bisa mereka selesaikan sendiri. Jadi nggak ke PUPN semua," katanya, Jumat (4/12/2020).

Selain batasan besaran Rp8 juta, piutang yang dapat dikelola K/L adalah yang tidak memiliki barang jaminan, tidak ada dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya piutang, serta piutang yang sengketa di Pengadilan Negeri, dan piutang yang dikembalikan atau ditolak oleh PUPN.

"Kita berharap K/L akan menyelesaikan sampai maksimal dan ditatausahakan. Kita berharap lagi, kalau sudah maksimal, diserahkan ke kita dalam keadaan terang benderang," jelasnya.

Lukman mengatakan, K/L bisa melakukan berbagai cara dalam menyelesaikan piutang, di antaranya dengan melakukan restrukturisasi, kerja sama penagihan, parate eksekusi, crash program, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan.

Seluruh upaya ini akan didampingi oleh Kementerian Keuangan dan DJKN dengan dukungan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada K/L, serta rekonsiliasi data secara rutin.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menkeu Piutang Negara
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top