Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Fasilitas Pelonggaran Utang G20 Bagi Negara Miskin Dinilai Tak Cukup

G20 telah menyetujui kerangka kerja bersama untuk merestrukturisasi utang negara tertentu. Kerangka tersebut dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya menyertakan kreditur swasta dan China, yang menyumbang 63 persen dari semua pinjaman.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 23 November 2020  |  10:17 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) di sela-sela menghadiri KTT G20, di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019). - Istimewa
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) di sela-sela menghadiri KTT G20, di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019). - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - G20 dinilai gagal mengambil tindakan yang jelas mengenai krisis utang yang membayangi dunia. Perpanjangan program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) juga dianggap telah kehilangan urgensinya.

Penangguhan yang awalnya ditetapkan hingga Oktober 2020 telah diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Sebanyak 46 dari 73 negara yang memenuhi syarat telah mendapatkan keuntungan dari penangguhan pembayaran bunga sebesar US$ 5,7 miliar. Ke-46 negara itu memiliki total utang gabungan sebesar US$71,5 miliar pada akhir 2018.

Meskipun Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan menyebut langkah ini sebagai terobosan besar, nilai penangguhan itu sangat kecil jika dibandingkan dengan total US$11 triliun yang dihabiskan G20 untuk memerangi efek ekonomi dari pandemi.

"Sementara reaksi G20 di bulan April berlangsung cepat, saat ini tidak ada urgensinya," kata juru bicara lembaga nonprofit Oxfam Prancis Louis-Nicolas Jandeaux, dilansir Channel News Asia, Senin (23/11/2020).

PBB semula mengusulkan perpanjangan itu akan berjalan hingga akhir 2021, tetapi G20 memutuskan akan mengevaluasi kebijakannya pada paruh pertama tahun depan.

Menyadari bahwa DSSI saja tidak akan cukup untuk beberapa negara, G20 telah menyetujui kerangka kerja bersama untuk merestrukturisasi utang negara-negara tertentu.

Kerangka tersebut dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya menyertakan kreditur swasta dan China, yang menyumbang 63 persen dari semua pinjaman yang diberikan oleh negara-negara G20 pada akhir 2019.

"(Tapi) itu [G20] hanya menganggap pengampunan utang sebagai pilihan terakhir dan tidak mengikat," Jandeaux memperingatkan.

Selain itu, Jandeaux juga mendorong partisipasi kreditur swasta yang sejauh ini masih kurang keikutsertaannya. Sebut saja Zambia, yang pada Rabu pekan lalu menghadapi penolakan dari pemberi pinjaman swasta untuk memperpanjang pembekuan pembayaran utang.

Pada hari yang sama, Bolivia mengatakan pihaknya memperkirakan untuk sementara waktu menghentikan pembayaran utangnya sampai kondisi ekonominya membaik.

Ketakutan berkembang bahwa krisis utang di negara berkembang dapat melumpuhkan kemampuan mereka untuk memvaksinasi rakyatnya.

Pada Maret lalu, investor yang panik menarik modal US$82 miliar dari negara berkembang dalam hitungan hari. Sejak itu, mereka telah jatuh ke dalam lingkaran setan yang meningkatkan biaya untuk memerangi pandemi ditambah dengan pendapatan yang berkurang.

Pengiriman uang oleh pekerja migran juga sangat terpukul. Akibatnya, menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), negara-negara berkembang tahun ini akan memiliki akses ke pembiayaan eksternal US$700 miliar lebih sedikit daripada 2019.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

g20 restrukturisasi utang
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top