Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penindakan ODOL Belum Memuaskan, Pemilik Barang Perlu Ditindak

Kementerian Perhubungan sendiri telah melakukan penindakan terhadap truk-truk berupa transfer muatan dan tilang selama dua bulan terakhir secara serempak di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB )
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 22 November 2020  |  14:00 WIB
Truk sarat muatan atau over dimension over load (ODOL) melintas di jalan Tol Jagorawi, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Truk sarat muatan atau over dimension over load (ODOL) melintas di jalan Tol Jagorawi, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA –  Operasi menuju Zero Over Dimension & Over Loading (ODOL) pada 2023 yang diakukan oleh Kementerian Perhubungan dianggap masih jauh dari hasil yang memuaskan.

Kementerian Perhubungan sendiri telah melakukan penindakan terhadap truk-truk berupa transfer muatan dan tilang selama dua bulan terakhir secara serempak di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Chandra Budiwan mengatakan penindakan tersebut masih kurang rapat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

Lebih lanjut Chandra menyoroti banyaknya kelemahan dalam operasi penindakan ODOL tersebut karena metode pengawasannya yang masih berjalan secara manual. Padahal di era digital ini mestinya sudah menggunakan electronic law enforcement yang meminimalisir terjadinya kontak manusia dengan manusia.

"Penegakan hukum menggunakan manusia sangat tidak efektif dan efisien, karena manusia sering sakit dan bisa menderita kecapekan fisik dan mental setelah menjalankan operasi secara terus menerus dalam kurun waktu lama. Selain itu juga sering berpotensi terjadi kesalahan dan penyelewengan oleh oknum pelaksananya", ujarnya melalui siaran pers, Minggu (22/11/2020).

Menurutnya Kemenhub harus membenahi ekosistem angkutan barang terlebih dahulu seperti persaingan usaha tidak sehat yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya praktek ODOL. Persoalan ODOL akan selesai dengan sendirinya, katanya, jika penindakannya menggunakan hukum responsif, bukan hukum represif.

Menurutnya, penggunaan hukum yang responsif akan mengikat pemerintah, pengusaha truk, dan pemilik barang sekaligus. Berbeda halnya jika memakai hukum represif yang hanya mengikat pemerintah dan pengusaha truk.

"Jika Kemenhub hanya melakukan penindakan terhadap truk-truk di jalanan saja tanpa mau menjangkau pemilik barangnya sebagai sumber permasalahan, saya khawatir operasi penindakan terhadap ODOL ini akan sia-sia tidak membuahkan hasil, karena pemilik barang memegang peran penting di awal terjadinya praktek ODOL,”tekannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub Truk ODOL
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top