Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Terbatas di Proyek PSN. Kok Bisa?

Pasalnya, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terkait PDRD yang merupakan turunan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, upaya penyesuaian atau intervensi tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) hanya dilakukan kepada proyek yang masuk dalam program prioritas nasional.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 16 November 2020  |  13:56 WIB
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.  - BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. - BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pusat rupanya mengurungkan niatnya untuk mengintervensi atau menyesuaikan seluruh tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang telah ditetapkan lewat peraturan daerah (Perda).

Pasalnya, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terkait PDRD yang merupakan turunan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, upaya penyesuaian atau intervensi tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) hanya dilakukan kepada proyek yang masuk dalam program prioritas nasional.

Artinya, diluar program atau proyek strategis nasional, intervensi tarif tersebut tidak bisa dilakukan.

"Program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi petikan Pasal 2 ayat 2 RPP PDRD yang dikutip Bisnis, Senin (16/11/2020).

Pemerintah, dalam beleid ini menjelaskan bahwa penyesuaian tarif pajak dan retribusi, dapat diberikan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif yang telah ditetapkan dalam Perda. Mekanisme penetapan penyesuaiannya akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres)

Secara umum, substansi Perpres tersebut akan mengatur lima aspek. Pertama, proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif. Kedua, jenis pajak atau retribusi yang akan disesuaikan. Ketiga, besaran penyesuaian tarif. Keempat, mulai berlakunya penyesuaian tarif. Kelima, jangka waktu penyesuaian tarif.

Adapun, pemerintah juga menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) tidak bisa melakukan penyesuaian tarif PDRD yang sebelumnya telah di tetapkan dalam Perpres oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian, pemerintah pusat juga memberikan beberapa relaksasi misalnya jika dalam jangka waktu penyesuaian tarif pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam Perpres, tarif yang ditetapkan dalam Perda Pajak dan Retribusi dapat diberlakukan kembali.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

retribusi pdrb pajak daerah
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top