Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemungkinan baru akan membuka lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) pada 2023 mendatang.
Ida Nuryatin Finahari, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas data WKP sebelum ditawarkan kepada badan usaha, pemerintah akan melakukan pengeboran eksplorasi terlebih dahulu (government drilling).
"Mungkin kami akan tawarkan sejumlah WKP di 2023 setelah kami melaksanakan pengeboran eksplorasi," katanya, Rabu (9/9/2020).
Sepanjang 2020-2024, pemerintah akan melakukan pengeboran pada 20 WKP dengan potensi sumber daya mencapai 1.844 megawatt (MW) dan rencana pengembangan hingga 683 MW.
Dengan government drilling, nantinya data dan informasi WKP yang diperoleh pengembang sudah lengkap atau sudah terbukti cadangan uap panas buminya (proven) dan pengembang bisa langsung mengembangkan WKP tersebut tanpa melalui tahapan survei dan eksplorasi.
Pengeboran eksplorasi oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan minat investor dalam mengembangkan panas bumi karena faktor risiko kegagalan dalam eksplorasi panas bumi telah ditanggung oleh pemerintah, sehingga mampu menurunkan harga jual listrik dari panas bumi.
