Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah merencanakan penyiapan anggaran senilai Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen dari total APBN untuk sektor kesehatan pada 2021.
Dalam sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2020), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan total anggaran tersebut diarahkan ke beberapa hal.
"Pertama, untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai, serta dukungan untuk pengadaan vaksin. Kedua, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting," kata Jokowi, Jumat (14/8/2020).
Ketiga, perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Keempat, penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.
Seperti diberitakan Bisnis.com beberapa waktu lalu, rendahnya serapan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai dapat memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Seperti halnya efek domino, hal tersebut merembet dari lambatnya penanganan Covid-19, terbatasnya aktivitas masyarakat, hingga berdampak kepada sektor industri.
Baca Juga
Seperti diketahui, serapan anggaran kesehatan Covid-19 baru mencapai 5,12 persen dari total alokasi Rp 87,55 triliun. Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto berdalih penyerapan anggaran yang rendah itu disebabkan jumlah pasien Covid-19 yang masih sedikit.
Faktanya, Indonesia adalah negara dengan kasus positif tertinggi di Asia Tenggara. Sebanyak 37.450 orang atau 45,86 persen dari seluruh kasus Covid-19 di Indonesia saat ini pun berstatus tengah mendapatkan perawatan.
Ekonom Indef Bima Yudhistira menilai rendahnya penyerapan anggaran terjadi karena adanya kelemahan dalam pendataan kebutuhan riil jumlah tenaga kesehatan (nakes) di tiap rumah sakit.
