Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementrian Komunikasi dan Informatika segera mempercepat peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengingatkan jika tujuannya hanya membangun infrastruktur telekomunikasi saja, kemungkinan proyek tersebut akan gagal.
Pasalnya, infrastruktur telekomunikasi harus didukung dengan ketersediaan jaringan listrik serta kesiapan gawai yang akan menggunakannya.
“Jika pemerintah tidak menyediakan jaringan listrik, bisa dipastikan nasib proyek pembangunan jaringan telekomunikasi akan mangkrak. Kita punya pengalaman MPLIK [Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan] yang tak berjalan. Apakah proyek yang gagal tersebut akan diulangi oleh pemerintah? Presiden harus sadar akan tantangan tersebut,” katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Minggu (9/8/2020).
Jika infrastruktur listrik sudah tersedia, dia menuturkan pemerintah baru dapat membangun jaringan telekomunikasi. Menurutnya, prioritas pembangunan untuk akses jaringan telekomunikasi dapat mengoptimalkan penggunaan Palapa Ring yang telah dibangun pemerintah. Apalagi, utilisasi Palapa Ring masih terbilang rendah.
Untuk dapat melayani masyarakat di daerah 3T pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang dan mencari alternatif yang paling ekonomis. Misalnya dengan memiliki satelit atau menyewa dari pihak ketiga.
“Jika memang tak memungkinkan dengan Palapa Ring, dapat dipertimbangkan menggunakan Satelit. Dengan geografis Indonesia yang menantang, memang kita masih membutuhkan satelit,” jelasnya.
Uchok menilai pengadaan satelit SATRIA oleh Kemenkominfo melalui BAKTI senilai Rp21 triliun (untuk space segment) serta penyediaan ground segment yang secara total diperkirakan lebih dari RP 80 triliun terlalu mahal.
Pasalnya, traffic komunikasi di wilayah 3T masih sangat rendah. Hasilnya, pendapatan yang diperoleh operator akan terbatas sehingga tidak menguntungkan secara bisnis.
Pemerintah, lanjutnya, dapat mempertimbangkan teknologi telekomunikasi lain yang lebih murah dari satelit. Jangan sampai karena semangat membangun infrastruktur malah menguras APBN.
“Kita perlu belajar dari pengalaman pahit di Palapa Ring. Digadang-gadang akan membuat masyarakat dari Sabang sampai Merauke terhubung ke internet ternyata hanya pembangunan link backbone yang ujung-ujungnya disewakan secara wholesale oleh BAKTI ke para operator telekomunikasi,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan nilai investasi pembangunan tersebut akan melonjak hingga tiga kali lipat jika menara dan BTS tersebut dibangun di daerah.
“Minimal dana yang dibutuhkan untuk investasi awal BTS di 12.500 desa mencapai hamper Rp40 triliun. Dalam kondisi real di lapangan, jumlah yang diperlukan bisa saja membengkak,” ungkapnya.
Dia mengatakan biaya tersebut belum termasuk biaya operasional dan biaya transmisi. Jika tersedia fiber optic, maka biaya transmisi masih terjangkau. Namun, jika operator menggunakan satelit dan harus mengirim BBM untuk genset ke daerah terpencil maka biaya operasional juga meningkat.
Selain itu, bandwidth melalui satelit serta BBM untuk BTS USO diperkirakan juga sangat mahal. Bukan itu saja, biaya operasional berupa sewa bandwidth, BBM, dan maintenance tersebut jika diperkirakan bisa lebih dari Rp 250 juta per bulan. Padahal pendapatan per BTS di daerah USO hanya Rp 7 juta hingga Rp 15 juta perbulan.
“Jika ingin membuat 12.500 desa mendapatkan layanan broadband, pemerintah harus mengalokasikan kocek untuk operasional BTS USO lebih dari Rp 3 triliun per bulan,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
