Bisnis.com, JAKARTA - Industri minyak dan gas bumi dalam negeri tetap memerlukan insentif dari pemerintah agar bisa melewati masa sulit dampak pandemi virus corona atau Covid-19 dan pelemahan harga komoditas.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2014-2019 Arcandra Tahar mengatakan secara umum perusahaan-perusahaan migas sebetulnya sudah terlatih dan mempersiapkan skenario buruk dari pelemahan harga minyak dunia.
Namun, level keekonomian pada setiap perusahaan migas memiliki titik yang berbeda-beda, terlebih terjadinya kejadian luar biasa yang di luar prediksi.
Dia mengatakan, apabila harga minyak dunia sudah menyentuh dari titik terendah pada nilai keekonomian suatu perusahaan, sudah sewajarnya perusahaan-perusahaan tersebut meminta pertolongan yang berupa insentif.
"Nah tergantung nanti masing-masing company itu menyiapkan diri di harga berapa, bagi company-company yang tidak siap angka di bawah perkiraan mereka, di situ mereka minta bantuan," jelasnya, Rabu (29/7/2020).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2014-2019 Arcandra Tahar mengatakan secara umum perusahaan-perusahaan migas sebetulnya sudah terlatih dan mempersiapkan skenario buruk dari pelemahan harga minyak dunia.
Namun, level keekonomian pada setiap perusahaan migas memiliki titik yang berbeda-beda, terlebih terjadinya kejadian luar biasa yang di luar prediksi.
Dia mengatakan, apabila harga minyak dunia sudah menyentuh dari titik terendah pada nilai keekonomian suatu perusahaan, sudah sewajarnya perusahaan-perusahaan tersebut meminta pertolongan yang berupa insentif.
"Nah tergantung nanti masing-masing company itu menyiapkan diri di harga berapa, bagi company-company yang tidak siap angka di bawah perkiraan mereka, di situ mereka minta bantuan," jelasnya, Rabu (29/7/2020).
Terpisah, Staf Pengajar Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto berpendapat, industri migas sejatinya masih membutuh insentif baik berbentuk fiskal atau nonfiskal.
Menurut dia, sistem kontrak production sharing contract (PSC) bisa memfasilitasi pemberian insentif fiskal dengan sangat baik sepanjang kedua belah pihak menemukan kesepakatan.
"Jadi malah tidak perlu melibatkan penempatan dana atau jaminan dari pemerintah. Kuncinya, pemerintah bersedia mengurangi porsi penerimaan negara dari bagi hasil dan memberi kemudahan operasional lainnya seperti perizinan," katanya kepada Bisnis, Rabu (29/7/2020).
Lebih lanjut, dia menilai perbaikan kinerja keuangan para kontraktor sangat diperlukan di tengah kondisi pelemahan harga minyak dunia dan pelemahan permintaan komoditas energi.
Kondisi ketidakpastian diprediksi masih akan berlanjut dan sangat bergantung dengan seberapa cepat penanganan Covid-19 di dalam negeri maupun secara global.
"Bagaimana negara-negara di dunia menerapkan kebijakan terhadap penanganan Covid-19 tersebut maupun di dalam kebijakan ekonominya," jelasnya.
Menurut dia, sistem kontrak production sharing contract (PSC) bisa memfasilitasi pemberian insentif fiskal dengan sangat baik sepanjang kedua belah pihak menemukan kesepakatan.
"Jadi malah tidak perlu melibatkan penempatan dana atau jaminan dari pemerintah. Kuncinya, pemerintah bersedia mengurangi porsi penerimaan negara dari bagi hasil dan memberi kemudahan operasional lainnya seperti perizinan," katanya kepada Bisnis, Rabu (29/7/2020).
Lebih lanjut, dia menilai perbaikan kinerja keuangan para kontraktor sangat diperlukan di tengah kondisi pelemahan harga minyak dunia dan pelemahan permintaan komoditas energi.
Kondisi ketidakpastian diprediksi masih akan berlanjut dan sangat bergantung dengan seberapa cepat penanganan Covid-19 di dalam negeri maupun secara global.
"Bagaimana negara-negara di dunia menerapkan kebijakan terhadap penanganan Covid-19 tersebut maupun di dalam kebijakan ekonominya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
