Maskapai Sepi Penumpang, Cara Komunikasi Pemerintah Perlu Dibenahi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan maskapai diminta untuk menyampaikan informasi penerbangan secara reaktif supaya masyarakat bisa menyadari adanya kemudahan dalam penerbangan saat ini, agar industri transportasi udara segera kembali menggeliat.

Pengamat dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman mengatakan sejauh ini langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh operator bandara dan maskapai baik melalui digitalisasi dan perangkat teknologi sudah tepat. Selain itu, sebetulnya sudah ada kemudahan dan prosedur persyaratan penerbangan.

Namun, lanjutnya, kesimpangsiuran informasi masih terjadi di masyarakat yang tidak dijelaskan dan dikonfirmasikan dengan baik. Gerry mencontohkan untuk pengecekan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta yang ternyata sudah cukup tidak dilakukan di bandara tetapi masih dianggap penting. Selain itu perubahan regulasi yang saat ini terjadi dengan cepat karena SIKM digantikan dengan Corona Likelihod Metric (CLM).

“Semua yang dikerjakan sudah benar dan sesuai bahkan melebihi negara lain, tetapi tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga masyarakat tidak tahu. Harus segera diluruskan kesimpangsiuran informasi sebelumnya,” jelasnya, Senin (20/7/2020).

Selain itu, lanjut Gerry, persoalan terkait dengan waktu keberangkatan dan tunggu di bandara yang masih menimbulkan perdebatan yang semestinya empat jam lebih awal atau bisa kurang dari waktu tersebut. Pasalnya, pada hari biasa jumlah penumpang sepi sehingga proses validasi bisa memakan waktu hanya 15 menit.

Namun memang, kata dia pada akhir pekan jumlah penumpang lebih sibuk sehingga penumpang mesti datang lebih awal.

Tak hanya itu, sambung, Gerry, lama berlaku tes cepat dan PCR juga belum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Termasuk kebijakan masing-masing daerah yang berbeda harus dikomunikasikan dengan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Sebenarnya dari pengalaman terbang saya sudah oke, jadi untuk terbang lagi nggak masalah apalagi kalau [biaya] rapid test turun ke batas maksimal Rp150.000. Memang kalau dari kami mikirnya harus ditiadakan tetapi masih banyak faktor di luar kesehatan,” imbuhnya.

Berdasarkan data AirNav Indonesia, saat ini jumlah penerbangan sudah mencapai 40 persen hingga 50 persen secara konsisten. Data trafik pergerakan menunjukkan tren peningkatan sejak awal Juni 2020 hingga awal Juli 2020 dibandingkan dengan pada Mei 2020.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa bagi perekonomian nasional termasuk bagi industri penerbangan.

"Jumlah penumpang harian domestik turun hingga 90 persen," kata Budi dalam siaran pers yang dikutip, Minggu (19/7/2020).