Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencari investor strategis baru proyek kereta api batu bara setelah mitra dari Rusia menyatakan mundur.
Proyek kereta api di Kalimantan Timur ini awalnya termasuk dalam proyek priotitas Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Lembaga yang menaungi sejumlah kementerian untuk melakukan terobosan jika suatu proyek infrastruktur macet. Dalam situsnya, KPPIP menyebutkan proyek kereta Kalimantan Timur ini membutuhkan investasi RP53,3 triliun. Dana ini untuk membangun lintasan rel sejauh 203 kilometer.
Arih Frananta Filipus Sembiring, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur menyebutkan pihaknya akan bergerak secepat mungkin agar proyek yang mandeg ini kembali dapat dimulai.
“Untuk sektor perkeretaapian ini, Menhub [Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi] menyampaikan karena keterbatasan dana APBN, diharapkan daerah bisa mendapatkan investor dengan sistem B2B atau business to business,” jelas Arih dala akun Instagram Kaltim, Minggu (19/8/2020).
Menurutnya kepastian pembangunan proyek kereta api dilakukan dengan investor baru setelah dirinya melakukan rapat virtual Kementerian Perhubungan.
Pada pertemuan itu, Sembiring mengatakan bahwa pada dirinya bersama Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Utara mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulan terkait program pembangunan bidang perhubungan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dananya bersumber dari APBN.
Baca Juga
“Pak Menteri menyambut baik usulan tersebut, menjawab setiap usulan yang disampaikan dan memberi arahan kepada para Dirjen terkait untuk dapat merespon usulan-usulan, baik dari Kadishub Kaltim maupun Sulut dan segera melakukan koordinasi lanjutan,” katanya.
Sembiring menuturkan bahwa Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta agar segera dicari investor untuk kelanjutan program pembangunan rel kereta api.
Sebelumnya, Harapan warga Kaltim memiliki moda transportasi kereta api semakin menjauh. Rusia sebagai investor menghentikan uji kelayakan.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan bahwa Russian Railways (RZD) yang merupakan badan usaha milik negara di negaranya telah menginvestasikan sekitar 18 juta dolar rubel dalam pengembangan proyek.
“Sayangnya itu telah berhenti dan salah satu alasannya adalah bahwa rencana ini sebenarnya bertabrakan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan,” katanya.
