Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2020 sebesar 0,18 persen month to month (mtm), naik tipis dari Mei 2020 yang sebesar 0,07 persen mtm.
Adapun, inflasi tahun kalender per Juni 2020 mencapai sebesar 1,09 persen dan inflasi tahunan sebesar 1,96 persen.
Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Eric Alexander Sugandi menilai peningkatan inflasi pada Juni ini bukan dikarenakan daya beli masyarakat yang membaik.
Menurutnya, inflasi pada Juni 2020 lebih dikarenakan tekanan inflasi dari sisi supply, terutama yang berkaitan dengan transportasi dan distribusi beberapa komoditas yang terganggu karena pembatasan mobilitas orang dan barang antarprovinsi.
Sementara di sisi lain, memang ada tekanan inflasi dari sisi demand dengan penerapan new normal, karena orang-orang bisa melakukan aktivitas konsumsi lebih leluasa dibanding ketika PSBB diterapkan.
"Tapi ini tidak bisa disimpulkan daya beli secara agregat membaik," katanya kepada Bisnis, Rabu (1/7/2020).
BPS mencatat berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi yang cukup besar yakni 0,12 persen dengan inflasi 0,47 persen.
Menurut BPS, pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa kota besar masih belum berdampak pada inflasi Juni 2020, meski peningkatan aktivitas mulai terlihat.
Beberapa komoditas yang justru memberikan andil, yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, dan tarif angkutan udara, yang mengalami kenaikan harga selama Juni 2020.
Pola inflasi tahun ini juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya inflasi akan meningkat pada bulan ramadan dan kembali menurun sebulan setelahnya.
Namun pada tahun ini, inflasi justru tercatat flat pada bulan Ramadan dan mengalami peningkatan pada sebulan setelahnya, yaitu menjadi 0,18 persen pada Juni 2020 ini.
Kata Eric, pemerintah harus berusaha mengendalikan wabah Covid-19 agar tren penyebarannya bisa menurun. Di samping itu, pemerintah juga disarankan membuka secara bertahap sektor-sektor ekonnomi untuk bisa mendongkrak daya beli.
"Untuk mempertahankan dan jika mungkin memperbaiki daya beli masyarakat, pemerintah juga bisa berikan BLT dan bansos untuk kelas berpendapatan menengah-bawah dan bawah, juga sebisa mungkin jangan naikkan administered prices seperti iuran BPJS, harga BBM bersubsidi," kata Eric.
