Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tidak bisa menerapkan aturan yang terlalu kaku dan rumit dalam penempatan dana pemerintah di bank umum.
Jika ditetapkan aturan yang rumit dalam PMK No.70/2020 terkait dengan penempatan uang pemerintah, Sri Mulyani mengatakan tujuan dari kebijakan ini dikhawatirkan tidak berjalan.
"Let them manage the fund, kalau masuk dengan PMK rumit, berhenti lagi," ungkap Sri Mulyani, Senin (29/6/2020).
Kendati demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini tetap diambil dengan akuntabel. Bank yang ditunjuk merupakan bank BUMN dan tingkat kesehatannya diperiksa oleh OJK sehingga ada double safety net.
Terkait dengan bank di luar BUMN, Sri Mulyani menambahkan penempatan Rp30 triliun ini merupakan tahap awal. Nanti, dia menuturkan kebijakan ini akan dinilai kembali.
"BPR gimana? Kita sedang evaluasi bagaimana cara membantu," ungkapnya. Namun, langkah membantu BPR atau bank yang lain harus memperhatikan ketersediaan kas pemerintah dan hasil evaluasi.
Baca Juga
Kemenkeu bersama OJK dan BI terus membahas peluang dan kesempatan untuk memperluas kebijakan ini berdasarkan lanskap industri perbankan dalam negeri.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah di bank pelat merah ini tidak akan menganggu kebutuhan transfer dana ke daerah ataupun dana untuk Kementerian dan Lembaga (K/L).
