Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sri Mulyani Akui Aturan Penempatan Dana Pemerintah di Himbara Dibuat Longgar

Jika ditetapkan aturan yang rumit dalam PMK No.70/2020 terkait dengan penempatan uang pemerintah, Sri Mulyani mengatakan tujuan dari kebijakan ini dikhawatirkan tidak berjalan.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 29 Juni 2020  |  15:06 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tidak bisa menerapkan aturan yang terlalu kaku dan rumit dalam penempatan dana pemerintah di bank umum.

Jika ditetapkan aturan yang rumit dalam PMK No.70/2020 terkait dengan penempatan uang pemerintah, Sri Mulyani mengatakan tujuan dari kebijakan ini dikhawatirkan tidak berjalan.

"Let them manage the fund, kalau masuk dengan PMK rumit, berhenti lagi," ungkap Sri Mulyani, Senin (29/6/2020).

Kendati demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini tetap diambil dengan akuntabel. Bank yang ditunjuk merupakan bank BUMN dan tingkat kesehatannya diperiksa oleh OJK sehingga ada double safety net.

Terkait dengan bank di luar BUMN, Sri Mulyani menambahkan penempatan Rp30 triliun ini merupakan tahap awal. Nanti, dia menuturkan kebijakan ini akan dinilai kembali.

"BPR gimana? Kita sedang evaluasi bagaimana cara membantu," ungkapnya. Namun, langkah membantu BPR atau bank yang lain harus memperhatikan ketersediaan kas pemerintah dan hasil evaluasi.

Kemenkeu bersama OJK dan BI terus membahas peluang dan kesempatan untuk memperluas kebijakan ini berdasarkan lanskap industri perbankan dalam negeri.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah di bank pelat merah ini tidak akan menganggu kebutuhan transfer dana ke daerah ataupun dana untuk Kementerian dan Lembaga (K/L).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpr sri mulyani himbara
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top