Bisnis.com, JAKARTA — Komite Investasi Pemerintah (KIP) yang dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan investasi pemerintah bakal diketuai oleh pejabat Kementerian Keuangan.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, KIP bakal diketuai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merangkap sekaligus sebagai anggota.
Dalam pengelolaan investasi pemerintah, KIP memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah investasi pemerintah, menyusun Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP), mengkonsolidasi rencana investasi dari Operator Investasi Pemerintah (OIP), hingga mengevaluasi pengelolaan investasi oleh OIP.
Secara keanggotaan, KIP bakal diisi oleh pejabat Kemenkeu, kementerian teknis lain, auditor internal pemerintah, hingga tenaga ahli. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan investasi, keanggotaan KIP juga bisa diisi oleh perwakilan Badan Layanan Umum (BLU), BUMN, hingga badan hukum lainnya (BHL) selaku OIP.
Lebih lanjut, KIP dibantu oleh unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen investasi.
Unit kerja ini memiliki tugas untuk membuat tata kelola KIP, menyiapkan data pendukung kebijakan strategis hingga PKIP, penyiapan penetapan OIP, hingga melaksanakan tugas lain dalam mendukung tugas dan wewenang KIP.
PMK 53/2020 merupakan aturan turunan dari PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. PP ini disahkan dalam rangka mendiversifikasi investasi pemerintah yang selama ini hanya berupa penyertaan modal dan pinjaman.
Dalam pelaksanaannya, investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang dilaksanakan oleh OIP dengan mempertimbangkan tujuan investasi, tingkat risiko dan imbal hasil, serta alokasi aset/kebijakan portofolio investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
