Bisnis.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) baru memproses bantuan tunai dari pemerintah di tengah pandemi virus corona mencapai 3,23 juta penerima sementara total data penerima ada 8,3 juta penerima atau baru 39 persen penerima yang sudah mendapatkan bantuan.
Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono mengatakan permasalahan data menjadi hal krusial dalam upaya pos menyalurkan bantuan dari pemerintah ini di tengah pandemi virus corona.
Pasalnya, terdapat keluarga rentan miskin yang sebelumnya bukan bagian dari keluarga penerima manfaat yang turut terdaftar, sehingga perlu ada upaya verifikasi alamat kembali.
"Tantangan terbesar tangani addressing bansos tunai adalah data, data ini tak mudah, bansos tunai tahun ini pemerintah ingin bantu yang tadinya tak miskin kena Covid-19 jadi miskin, karena proses penyaluran harus cepat yang dibutuhkan, itu ketika data dikumpulkan, tidak mudah untuk disasar," paparnya dalam web seminar, Rabu (20/5/2020).
Dia menyebut guna mempercepat proses pendataan para penerima bansos ini, PT Pos mengerahkan kecerdasan buatanyang sudah dikembangkannya, sehingga dapat mempercepat proses verifikasi data penerima bantuan. Total dari 8,3 juta alamat KPM dapat dikonfirmasi sukses sebanyak 93 persen.
Menurutnya, salah satu permasalahan yang terjadi pengumpulan data ini dari bawah atau dari tingkat RT, RW, hingga nasional dan memang sangat mungkin ada hal-hal seperti duplikasi dan ketidaktepatan sasaran terjadi.
Baca Juga
"Bisa dibayangkan waktu relatif pendek mesti dilakukan, pekerjaan jadi sangat mustahil dilakukan. Ini kontribusi Pos Indonesia untuk mengabdi pada negeri," imbuhnya.
Dia menyebut sampai dengan 19 Mei 2020, dalam proses penerimaan dana terdapat 3,23 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan sosial tunai. Berdasarkan wilayah administratif realisasi terbanyak ada di pulau Jawa di luar Jabodetabek dengan total realisasi sebanyak 1,62 juta KPM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
