Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR mempertanyakan keputusan pemerintah yang kembali memperlebar ruang defisit fiskal dari 5,07 persen menjadi 6,27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Anggota Komisi XI M. Misbakhun dalam keterangan tertulisnya bahkan secara terang-terangan menganggap keputusan mengubah defisit fiskal yang mendadak ini, menunjukkan kredibilitas pengambil kebijakan patut dipertanyakan.
"Saya cukup kaget apabila ada penambahan pelebaran defisiit menjadi 6,27 persen disampaikannya terlebih dahulu ke media bukan kepada DPR," kata Misbakhun, Senin (18/5/2020).
Padahal, menurut Misbakhun, saat Komisi XI rapat terakhir dengan menteri keuangan sebelum memasuki masa reses, DPR sangat terbuka untuk mengadakan rapat di luar masa sidang. Tentu saja dengan izin khusus pimpinan kalau dianggap ada agenda penting dan mendesak terkait APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Ihwal perubahan besaran defisit, menurutnya, menjadi bukti bahwa menteri keuangan gagal melakukan prediksi yang akurat soal indikator ekonomi yang penting. Pada saat rapat 30 April 2020, Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2020 di kuartal pertama akan mencapai kisaran 4,5 persen-4,7 persen ternyata pada 5 Mei 2020 diumumkan oleh BPS pada tingkat 2,97 persen.
"Sekarang soal besaran lebarnya defisit yang dikoreksi dari 5,07 persen menjadi 6,27 persen," jelasnya.
Baca Juga
Misbakhun menyarankan dukungan dari DPR, seharusnya dimanfaatkan oleh Menkeu dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Jangan malah terkesan seenaknya membuat prediksi dan melakukan perubahan justru disaat postur angka-angka yang ada di APBN baru saja di susun.
"Bagi saya ini menjadi ukuran kredibilitas dan kemampuan seorang menteri keuangan dalam menjalankan mandatnya sebagai pembantu presiden," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
