Bisnis.com, JAKARTA - Center of Reform on Economics (CORE) merekomendasikan peningkatan anggaran bantuan sosial (bansos) dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.
Seperti diketahui, CORE memproyeksikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akibat Covid-19 bisa bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta pada kuartal II/2020 ini. Lonjakan kemiskinan akibat Covid-19 bakal lebih tinggi dibandingkan dengan bansos yang disiapkan oleh pemerintah.
Dari Rp405,1 triliun tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19, tercatat sebesar Rp110 triliun yang telah dianggarkan untuk bansos atau social safety net.
Sembari meningkatkan anggaran bansos dan terus memperbarui data penduduk miskin dan rentan miskin yang berhak mendapatkan bansos, pemerintah juga perlu mengintegrasikan penyaluran bansos agar lebih sederhana.
Di beberapa tempat, bentuk dan nominal bansos yang berbeda-beda menimbulkan ketegangan sosial. Hal ini diperparah oleh basis data bansos yakni Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mencakup masyarakat secara keseluruhan.
"Alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah menggandeng bank pemerintah untuk melakukan transfer bansos secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima bantuan," kata ekonom CORE Akhmad Akbar Susamto, Selasa (5/5/2020).
Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran bansos bisa lebih efisien, tidak tumpang tindih, dan menghindari potensi berkurangnya jumlah bantuan.
Lebih lanjut, beban penegluaran masyarakat miskin dan rentan miskin perlu dikurangi dengan menurunkan biaya-biaya dari komoditas yang harganya dikontrol pemerintah. Langkah yang bisa diambil antara lain menurunkan harga BBM, tarif listrik, LPG 3 Kg, dan diskon tarif air bersih.
Selanjutnya, CORE juga mengusulkan adanya insentif bagi petani, peternak, dan nelaya melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik. Di tengah pandemi, ketiga sektor ini terus berproduksi tetapi saat ini sedang menghadapi minimnya serapan pasar.
Jika insentif tidak segera diberikan, potensi pertambahan penduduk miskin akan terus meningkat, apalagi sektor pertanian tercatat menyerap 34,58 juta atau 27,3 persen dari tenaga kerja nasional.
Dari sisi anggaran, pemerintah perlu meralokasikan lebih banyak lagi belanja modal dan belanja barang pada APBN serta melakukan burden sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengalihkan sebagian TKDD kepada bansos.
Lebih lanjut, anggaran sebesar Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional perlu dialihkan kepada bansos karena hingga saat ini masih belum jelas rinciannya. Anggaran Program Kartu Prakerja untuk mebayar program pelatihan hingga Rp5,63 triliun perlu direalokasikan untuk bansos.
Menurut Akbar, program pelatihan tersebut sangat tidak relevan bagi masyarakat, terutama korban PHK akibat Covid-19. "Lagi pula, kebanyakan materi yang ditawarkan dapat diperoleh secara gratis di internet," kata Akbar.
