Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mempertanyakan efektivitas dan alat ukur yang digunakan Pemerintah agar Program Kartu Prakerja bisa tepat sasaran.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani menyampaikan ada beberapa catatan permasalahan mendasar Program Kartu Prakerja dengan nilai anggaran sebesar Rp20 triliun.
Pertama, menurut Ajib, tidak ada alat ukur yang relevan dengan tujuan awal Program Kartu Prakerja yang seharusnya meningkatkan kesempatan kerja dengan adanya peningkatan produktivitas dan daya saing SDM.
Dia menilai, pemerintah sulit mengukur mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan atau tidak untuk program tersebut. Pasalnya permasalahan di lapangan ada masyarakat yang bisa mengakses dan mendapat inesntif padahal nantanya tidak benar-benar membutuhkan.
"Permasalahan di lapangan, ada yang bisa mengakses dan ada yang tidak, tidak ada aturan jelas yang menentukian dia bisa masuk dan tidak, ada yang bisa masuk padahal tidak membutuhkan. Bagaimana mengukur dia benar-benar butuh atau tidak?" katanya, Senin (27/4/2020).
Kedua, menurut Ajib, juga tidak ada alat ukur keefektifan program tersebut bagi pemerima manfaat Kartu Prakerja, terutama apakah peserta nantinya bisa mendapatkan pekerjaan atau menggunakan skill-nya di dunia usaha setelah mengikuti pelatihan.
Baca Juga
"Pada tahap pertama, berapa persen yang kemudian bisa mendapatkan kesempatan kerja karena skill-nya ter-upgrade, bisa berbisnis, alat ukur itu yang harus disampaikan. Jadi setelah pelatihannya bagaimana?" tuturnya.
Ajib mengusulkan kepada Pemerintah agar memanfaatkan asosiasi, misalnya Hipmi, Apindo, ataupun Kadin, yang menurutnya memiliki data yang bisa membantu pemerintah agar program ini tepat sasaran.
"Sebagai gambaran, Hipmi adalah infrastruktur kawan-kawan pengusaha yang sudah ada di 34 provinsi, di 400 seluruh kabupaten/kota. Dengan struktur yang sudah terbangun di seluruh kab/kota, kami tahu siapa saja yang di PHG, siapa saja yang butuh, kami punya datanya," jelasnya.
Dia menambahkan, anggaran Rp20 triliun yang diberikan kepada 5,6 juta penerima manfaat Kartu Prakerja seharusnya bisa dipertanggungjawabkan, di-monitoring, dievaluasi secara efektif dengan menggandeng infrastruktur yang ada di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
