Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memangkas target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas untuk tahun ini mengacu oleh tertekannya harga minyak dunia.
Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP selama Maret 2020 tercatat menjadi US$34,23 per barel. Di sisi lain, harga minyak dunia terus menurun sejak awal tahun karena terjangkit Covid-19 yang membuat permintaan minyak dunia melemah.
Direktur PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kurnia Chairi mengatakan pihaknya terus memonitor dan menghitung ulang dampak merosotnya harga minyak dunia terhadap PNBP tahun ini.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, PNBP dari sumber daya alam migas dipangkas menjadi Rp53,29 triliun dari target semula Rp127,32 triliun.
"Artinya kalau sekiranya ada sentimen ada faktor yang bisa menyebabkan kenaikan ICP lagi, faktor tersebut tentu saja harus dihitung ulang," katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu.
PNBP dari minyak bumi ditargetkan menjadi Rp40,38 triliun dari target sebelumnya Rp96,80 triliun, sementara dari gas bumi dipangkas menjadi Rp12,9 triliun dari Rp30,5 triliun.
Baca Juga
Namun, pihaknya sudah memperhitungkan proyeksi ICP yang lebih rendah hingga di bawah US$40 per barel. Asumsi itu adalah rata-rata untuk sepanjang tahun ini.
“Mungkin saja bisa naik, karena [dihitung] dalam kerangka rata-rata satu tahun,” tambahnya.
Sebagai kementerian teknis, Kementerian ESDM pun tak berkomentar banyak terkait revisi target penerimaan negara bukan pajak tersebut.
Direktur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih mengamini target PNBP dipangkas. "Penerimaan Negara dari Migas sudah dikoreksi sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2020," katanya dalam pesan elektronik.
Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) tercatat masih di atas harga minyak Brent. Perubahan ICP akan berdampak terhadap APBN mengingat baseline asumsi harga ICP dalam Perpres 54/2020 ialah US$38 per barel untuk harga rata-rata sepanjang 2020.
Apabila harga terus mengalami penurunan sehingga ICP menjadi US$30,9 per barrel untuk rata-rata tahun ini, maka defisit diperkirakan bertambah Rp12,2 triliun.
Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menjelaskan, turunnya harga minyak dunia yang cukup signifikan ditambah dengan volume lifting yang ikut turun, maka diprediksi membuat penerimaan negara dari sektor migas akan turun signifikan.
Pasalnya, asumsi APBN tahun ini harga minyak dunia bergerak pada kisaran US$63 per barel. Selain itu, kebijakan penurunan harga gas industri dengan menghilangkan sebagian penerimaan negara membuat pendapatan negara semakin menipis.
“Penerimaan negara dari migas bisa turun lebih dari 50 persen dibandingkan asumsi apbn 2020,” jelasnya.
Karena sudah berdampak pada PNBP, jelas industri hulu minyak dan gas bumi dalam negeri sudah terpukul terlebih dahulu dengan kondisi yang terjadi saat ini.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usah Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mengambil sikap dengan memotong target lifting migas tahun ini.
Adapun, target produksi minyak siap jual tahun ini direvisi menjadi 720.000 bopd dari target APBN 755.000, dan target lifting gas direvisi menjadi 5727 mmsfcd.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa merujuk pada kondisi industri hulu migas sepanjang kuartal I/2020, pihaknya memproyeksikan penurunan penerimaan negara dan cost recovery tahun ini.
"Outlook gross revenue turun dari US$32 miliar menjadi US$19 miliar," katanya.
