Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PSBB dan Larangan Mudik Bakal Tekan Laju Perekonomian

Merujuk pada data Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 masih diproyeksikan mencapai 1,1 persen (yoy) dengan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 2,1 persen (yoy).
Calon penumpang berjalan menuju bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di area pemberangkatan terminal Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Calon penumpang berjalan menuju bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di area pemberangkatan terminal Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditambah dengan larangan mudik dipastikan akan semakin menggerus laju pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga.

Merujuk pada data Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 masih diproyeksikan mencapai 1,1 persen (yoy) dengan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 2,1 persen (yoy).

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan mengatakan kinerja konsumsi akan sangat tergantung pada sejauh mana efektivitas social safety net yang digelontorkan.

Menurut Fajar, social safety net yang saat ini akan digelontorkan kepada masyarakat Jabodetabek sebesar Rp600.000 per bulan untuk membeli sembako secara nilai masih kurang.

"Namun, ini setidaknya dapat menjadi bantalan pendapatan bagi kelompok masyarakat yang terdampak," kata Fajar, Selasa (21/4/2020).

Fajar menilai skema yang terbaik adalah skema bantuan langsung tunai (BLT) agar penerima punya keleluasaan dalam mengalokasikan manfaat yang diterima.

Dengan ini, penerima manfaat bisa memiliki skala prioritas dan fleksibilitas dalam mengalokasikan manfaat yang diterima dari pemerintah.

Kebijakan social safety net perlu direplikasi ke daerah lain. Meski demikian, sangat penting dilakukan pemutakhiran data melalui self-reporting dan adanya cek silang atas data Kemensos dengan hasil self-reporting yang dikoordinir oleh RT atau kepala dusun.

"Dari situ, baru bisa diputuskan apakah kebijakan serupa bisa direplikasi di daerah lain atau tidak," kata Fajar.

Secara sektoral, Fajar menilai sektor transportasi dan perhotelan akan menurun cukup signifikan, apalagi pemberlakuan PSBB umumnya diterapkan pada wilayah padat penduduk.

"Jangankan di daerah tujuan mudik, di Jakarta sudah banyak hotel yang tutup akibat pandemi," imbuhnya.

Merujuk pada data Kementerian Keuangan, sektor pariwisata berserta pendukungnya yakni hotel, restoran, dan transportasi akan terdampak paling besar akibat pandemi ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhamad Wildan
Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper