Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Instruksikan Insentif Fiskal untuk UMKM Produsen APD dan Alkes

Jokowi juga meminta agar manajemen disitribusi alat kesehatan, masker, dan APD diatur dengan detail.
Seorang peserta pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) mengenakan alat pelindung diri (APD) yang diproduksi sesuai dengan standar keamanan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di BLK Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020). Pemkot Semarang menargetkan dapat memproduksi  100 unit baju pelindung tenaga medis per hari dengan total target 5.000 unit untuk didistribusikan secara gratis ke sejumlah rumah sakit yang menangani kasus virus Corona (COVID-19) di Kota Semarang. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Seorang peserta pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) mengenakan alat pelindung diri (APD) yang diproduksi sesuai dengan standar keamanan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di BLK Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020). Pemkot Semarang menargetkan dapat memproduksi 100 unit baju pelindung tenaga medis per hari dengan total target 5.000 unit untuk didistribusikan secara gratis ke sejumlah rumah sakit yang menangani kasus virus Corona (COVID-19) di Kota Semarang. ANTARA FOTO/Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk memberikan insentif fiskal ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memproduksi alat pelindung diri (APD), masker dan alat kesehatan (alkes). Hal ini guna mengoptimalkan industri dalam negeri dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negera kita terutama industri dalam negeri kita untuk memproduksi alat2 kesehatan untuk penanganan Covid-19,” kata Presiden membuka rapat terbatas mengenai optimalisasi industri dalam negeri untuk penanganan Covid-19 dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui video conference, Rabu (15/4/2020).

Jokowi juga meminta agar manajemen disitribusi alat kesehatan, masker, dan APD diatur dengan detail. Ekspor barang-barang terkait harus dibatasi untuk memastikan ketersediaan di dalam negeri.

Dalam optimalisasi industri dalam negeri tersebut, Jokowi menginstruksikan relaksasi proses perizinan. Standarisasi APD harus tetap dilakukan, tetapi dengan mekanisme proses paling efisien, sehingga tidak mempersulit industri.

“Menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar ini terpenuhi tapi jangan dipersulit, tolong dengarkan betul keluhan-keluhan di bawah sehingga tidak ada namanya perizinan menghambat produksi,” kata Jokowi.

Presiden juga menaruh perhatian dalam ketersediaan bahan baku produksi alat-alat pendukung penanganan Covid-19. Saat ini sejumlah barang sudah tersedia dalam negeri, tetapi bahan baku yang masih impor memerlukan relaksasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Perdagangan.

Adapun sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong kawasan Asia Tenggara untuk bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi melawan pandemi Covid-19. Hal ini menjadi gagasan Presiden saat mengikuti KTT Asean Khusus Tentang Covid-19 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (14/4/2020).

Presiden menegaskan, Asean harus memiliki kesepakatan peraturan bersama terkait lalu lintas perdagangan saat pandemi. “Kedua, kita harus mencegah hambatan lalu lintas barang. Di saat kita batasi pergerakan orang, pergerakan barang tidak boleh terhambat, utamanya bahan makanan pokok, obat-obatan dan alat kesehatan” ujar Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhammad Khadafi
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper