Bisnis.com, JAKARTA — Hasil penjajakan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menemukan bahwa hampir seluruh kepala desa tidak setuju mudik pada tahun ini, tetapi mereka masih ragu-ragu dengan kebijakan melarang atau mengimbau warganya di kota untuk mengurungkan niat mudik.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta menjelaskan bahwa jika merujuk pada kebiasaan dari tahun ke tahun, mudik sebagai salah satu migrasi masyarakat yang terbesar sekaligus singkat ini mendapat dorongan yang kuat dalam aspek budaya dan sosial lantaran ada ketenangan tak terperikan saat berkumpul dengan keluarga besar, sanak saudara, dan teman-teman sekampung halaman meskipun cuma beberapa hari hingga beberapa minggu dalam setahun.
Selain itu, lanjutnya, potensi ekonomi mudik yang masuk ke desa juga terlalu tinggi untuk dikesampingkan.
Jika merujuk publikasi Kementerian Perhubungan, setidaknya 23 juta warga desa di kota mudik tahun lalu.
Adapun, dari data Badan Pusat Statistik dapat diperkirakan pendapatan per kapita penduduk di kota Rp957.425/bulan pada tahun ini. Jika tunjangan hari raya senilai satu kali gaji digunakan untuk mudik, dapat diperkirakan sepanjang Lebaran 2020 minimal senilai Rp3,4 triliun masuk desa dalam waktu singkat. Namun, memang dalam kondisi saat ini fenomena kejadian luar biasa berupa pandemi corona bisa membuyarkan berbagai aspek positif mudik dan beralih menjadi bencana pandemik masuk desa dalam waktu yang singkat pula.
“Hasil polling jelas menunjukkan opini kepala desa saat ini lebih bersifat rasional daripada terbebani muatan adat, sosial, atau ekonomi jangka pendek,” jelasnya, Selasa (14/4/2020).
Baca Juga
Penjajakan mengambil sampel sebanyak 3.931 kepala desa pada di 31 provinsi di Indonesia. Margin galat penjajakan kali ini ialah 1,31 persen.
Hasil penjajakan menunjukkan nilai hampir mutlak yaitu 89,75 persen, di antara kepala desa yang tidak setuju warganya mudik pada saat ini.
Opini ini mengalahkan 10,25 persen kepala desa lain yang masih setuju warganya mudik. Jika merujuk pada fakta ini, aspirasi kepala desa perlu didengar oleh warga yang sedang berada di kota, yaitu agar tidak mudik ke desa pada Lebaran 2020.
Adapun, sebutnya, faktor kesehatan menjadi alasan utama penunjang opini kepala desa, baik untuk mudik ataupun tidak mudik. Pasalnya, alasan kesehatan hampir mutlak menjadi opini para kepala desa yang tidak setuju mudik atau sebesar 88,38 persen dibandingkan dengan yang setuju mudik sebesar 70,72 persen.
Sementara itu, alasan sosial sebesar 45,51 persen dan ekonomi sebesar 43,18 persen menjadi prioritas kedua yang penting bagi kades yang menyetujui mudik.
Menurutnya, dengan proporsi alasan kesehatan yang juga lebih rendah tersebut, tampaknya kepala desa kategori ini masih terpaut kebiasaan mudik sebelumnya. Namun, baik bagi kepala desa yang setuju maupun tidak setuju mudik, persoalan keamanan dan politik bukan menjadi salah satu alasan yang dipertimbangkan.
