Bisnis.com, JAKARTA —Industri pariwisata menjadi sektor yang paling terpuruk akibat pandemi COVID-19 sehingga dibutuhkan langkah mitigasi. Apa saja langkah yang disiapkan?
Bagaimana tidak, saat ini, hampir seluruh negara di dunia menerapkan lockdown atau karantina wilayah yang membatasi perjalanan masyarakat. Alih-alih keluar negeri, kegiatan di luar rumah pun dibatasi guna memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Februari 2020 mengalami konstraksi hingga 30,42% dibandingkan Januari 2020, dan turun 28,85% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. BPS bahkan memprediksi kunjungan wisman akan semakin tertekan pada Maret 2020.
Pemerintah Indonesia sendiri per tanggal 2 April telah menutup akses bagi orang asing untuk masuk atau transit ke Indonesia yang artinya tidak akan ada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Begitu pula dengan sejumlah destinasi wisata yang ada di daerah pun telah ditutup sehingga tidak akan ada kunjungan sama sekali demi mencegah penyebaran virus corona.
World Travel and Tourism Council (WTTC) memperkirakan, sekitar 50 juta orang di sektor pariwisata di seluruh dunia terancam akan kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona, Asia terkena dampak terburuk dengan kisaran 30 juta pekerja.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah mitigasi dalam menangani krisis pariwisata di Indonesia. Setidaknya, terdapat tiga tahapan pengelolaan mitigasi krisis pariwisata.
Pertama, tahap tanggap darurat yang telah terlaksana sejak Maret hingga akhir Mei 2020. Kedua, tahap pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang diprediksi pada semester kedua tahun ini mulai Juni hingga Desember 2020. Ketiga, tahap normalisasi yang diprediksi dapat terlaksana pada Januari hingga Desember 2021.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dalam pernyataan resminya mengatakan selama masa tanggap darurat, Kemenparekraf telah membentuk crisis center atau pusat krisis terintegrasi sebagai jalur komunikasi dan layanan pengaduan bagi masyarakat serta para pelaku industry kreatif dan pariwisata yang terdampak wabah virus corona.
“Pusat Krisis Terintegrasi ini akan mendata informasi industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19 di seluruh daerah. Termasuk membuka forum daring untuk menjaring masukan dari para pelaku dan stakeholder di bidang pariwisata. Masukan itu jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan langkah lanjutan,” ujarnya.
Wishnutama dalam Surat Edaran Nomor 2/2020 tentang lanjutan pencegahan dan penyebaran wabah COVlD-19 mengimbau dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVlD-19 di wilayah kewenangan masing-masing secara berkala.
“Laporan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVlD-19 di daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) serta membuka mediasi dan layanan pengaduan masyarakat atau call center di level daerah," ujarnya.
TUNDA PROMOSI WISATA
Selain itu, selama masa tanggap darurat ini, pemerintah juga menunda semua kegiatan promosi baik di dalam maupun luar negeri serta berbagai pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan event, seminar, dan konferensi baik di dalam maupun luar negeri. Namun, selama masa ini, pemerintah juga telah membuat program bagi pekerja di sektor parekraf seperti para tour guide untuk mendapatkan pelatihan secara daring.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kemenparekraf, Ari Juliano Gema mengatakan setelah masa pandemi COVID-19 dinyatakan selesai oleh pemerintah pusat yang diprediksi pada semester kedua 2020 dan masuk dalam masa pemulihan, barulah proses publikasi, promosi dan penyelenggaraan acara dan aktivitas budaya serta kegiatan lainnya dapat dilakukan.
“Proses promosi dan pemasaran baru akan dilakukan kembali setelah masa pandemi COVID-19 ini dinyatakan selesai oleh pemerintah,” tuturnya.
Dia berharap pada semester pertama 2021, kondisi sudah kembali normal sehingga berbagai publikasi dan promosi akan kian gencar dilakukan untuk menarik kembali wisatawan. Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi industri dan pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendorong kembali pariwisata di Indonesia.
Terkait proses marketing 4.0, pariwisata di Indonesia juga sudah menerapkan strategi pemasaran secara digital seiring dengan perubahan perilaku konsumen yang mencari berbagai destinasi wisata melalui digital. Dalam masaa pandemic saat ini, ketika berbagai destinasi wisata tutup, pemerintah telah mempersiapkan perjalanan virtual dengan sudut pandang 360 derajat untuk mengajak masyarakat menjelajahi berbagai destinasi wisata secara daring.
