Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi: Tumpang Tindih Pusat Data Bikin Boros Anggaran

Tahun ini pemerintah menargetkan kompilasi seluruh peta tematik rampung.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 28 Februari 2020  |  15:25 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas tentang akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/2020). ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas tentang akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/2020). ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta tumpang tindih pusat data (data center) antar instansi pemerintah harus diakhiri karena berisiko membuat duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi.

"Karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri," kata Jokowi membuka rapat terbatas tentang Pengembangan Pusat Data Nasional di Kantor Presiden, Jumat (28/2/2020).

Jokowi menjelaskan hal tersebut terindikasi berdasarkan hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informasi pada 2018. Saat ini terdapat 2.700 pusat dana pada 630 instansi pemerintah pusat dan daerah.

Apabila dirata-rata ada empat pusat pada setiap instansi. Dengan demikian, secara nasional utilitas pusat data dan perangkat keras hanya mencapai sekitar 30 persen dari kapasitas.

Oleh karena itu pemerintah tengah menyusun pusat data nasional. Hal ini telah dimulai dengan kebijakan satu peta.

Adapun, kebijakan satu peta digagas oleh pemerintah sejak 2016. Tahun ini pemerintah menargetkan kompilasi seluruh peta tematik rampung.

Kepala Negara mencatat 84 peta tematik dari target 85 peta tematik telah selesai. Dengan demikian, tersisa satu peta tematik terkait dengan batas administrasi desa.

Pihaknya juga meminta jajarannya untuk kemudian memanfaatkan satu basis data tersebut. Hal ini akan menghindari perbedaan data dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, dan penyelesaian masalah yang terkait spasial.

Dia juga meminta kepada pemerintah daerah berkolaborasi untuk meyelesaikan tumpang tindih lahan. Instruksi tersebut berlaku baik terkait kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Berdasarkan data Presiden, sekitar 40,6 persen dari luas wilayah Indonesia memiliki masalah tumpang tindih lahan. Jumlah tersebut diperkirakan mencapai 77,3 juta hektare.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi
Editor : Rio Sandy Pradana
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top