Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menilai ada permasalahan tata ruang, yakni ketersediaan lahan hijau yang harus segera dibenahi untuk mengatasi banjir yang seringkali terjadi di Ibu Kota Jakarta.
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tata ruang bangunan-bangunan dari hulu ke hilir, terutama di daerah Puncak, Bogor.
"Menurut informasi, di hulu ada persoalan juga karena di Puncak kan sudah banyak lahan hijau yang menjadi vila. Kita sudah ada rencana mau menanam kembali [pohon] karena banyak vila-vila besar di sana. Yang kita syaratkan cuma 20 persen [ruang terbuka hijau/RTH] sesuai tata ruangnya," katanya di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Dia memastikan akan menindak tegas bangunan yang menyalahi ketentuan tata ruang yang berlaku dengan cara pembongkaran bangunan.
Budi juga mengakui bahwa banyaknya bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang yang berlaku dikarenakan kontrol yang terlambat dari pemerintah.
"Sebenarnya kalau kita lihat datanya mereka [pemilik vila] membeli dari masyarakat yang dulu menggarap tanah-tanah negara. Kita juga salah dari dulu enggak urusin. Sekarang akan kita tata kembali," ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mengimbau pemilik vila yang memiliki lahan kosong untuk menanaminya dengan pohon.
Bukan hanya Kementerian yang digawangi Menteri Sofyan Djalil, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus melanjutkan upaya penanganan dan pencegahan banjir di Ibu Kota dan daerah lainnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan lelang pengadaan pompa di Sentiong dan Ancol. Selain itu, Waduk Kemayoran juga terus dibersihkan dan dikeruk, serta melakukan pembenahan sistem drainase.
"Banjir di underpass Kemayoran sudah kita evaluasi. Kita sudah bersihkan dan keruk Waduh Kemayoran, makanya [banjir di Underpass Kemayoran] nggak tinggi, cuma 2,4 meter, biasanya kan sampai 8 meter," katanya di Jakarta, Selasa (24/2/2020).
Menteri Basuki juga memastikan penanggulangan dampak banjir Jakarta dan pencegahannya akan dikerjakan semua pihak terkait yakni pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"Semua dikerjakan bareng asal enggak dobel. Kita pastikan koordinasinya lancar," ungkapnya.
