Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengimpor 15.000 ekor sapi indukan pada tahun ini ditanggapi dingin oleh kalangan peternak, seiring dengan belum prospektifnya bisnis pengembangbiakan ternak ruminansia itu.
Kementerian Pertanian berencana mengimpor 15.000 ekor sapi indukan pada tahun ini. Rencana importasi sapi indukan dengan jumlah yang sama sempat dijalankan pemerintah pada 2018 dengan realisasi pemasukan sebanyak 2.652 ekor.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Sugiono menjelaskan bahwa importasi ini dilakukan guna meningkatkan populasi ternak dan angka kelahiran. Bantuan sapi indukan sendiri bakal didistribusi ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) di tingkat pusat, daerah, dan disebarkan pula ke kelompok peternak.
Bantuan ini pun bakal menyasar kawasan padang penggembalaan dan wilayah integrasi sawit-sapi.
“Distribusi akan dilakukan dengan memperhatikan kawasan pertanian dan potensi daya dukung wilayah untuk pengembangan hijauan pakan ternak,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, baru-baru ini.
Berkaca pada realisasi impor sapi indukan yang dilaksanakan pada 2018, Sugiono menyatakan perkembangan sapi indukan tersebut berjalan dengan baik. Dia mencatat dari 2.652 ekor yang didistribusikan ke 15 provinsi, tingkat pertumbuhan populasi mencapai 6,94% sampai 2019 dengan populasi yang kini berjumlah 2.836 ekor.
Dia pun menyatakan evaluasi terus dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat daerah sampai ke pusat sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.
Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menilai pemerintah perlu mengkaji dan mengevaluasi pemasukan sapi indukan pada periode sebelumnya jika ingin melanjutkan program tersebut. “Saya hargai apapun usaha pemerintah untuk menggenjot populasi sapi, tapi ini kan bukan sekali saja dilakukan. Bagaimana evaluasi pemasukan sapi indukan terdahulu? Bagaimana tingkat keberhasilannya?” kata Teguh kepada Bisnis.
Teguh mengemukakan usaha pengembangbiakan (breeding) melalui bantuan sapi indukan eks-impor kepada peternak dan unit pelaksana tugas (UPT) bukanlah perkara yang mudah. Terkhusus untuk peternak rakyat, Teguh mencatat nilai ekonomi pengembangbiakan bukanlah suatu hal yang menjanjikan.
