Bisnis.com, JAKARTA - Belanja Modal di APBN 2020 direncanakan menjadi di atas Rp200 triliun. Alokasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp189,34 triliun.
Kendati begitu, realisasi belanja modal ABPN sampai dengan 30 November 2019 masih seret, atau masih mengalami penurunan sebesar 6,8 persen (yoy). Kinerja pada periode tersebut sesungguhnya membaik dengan persentase penyerapan terhadap pagu sebesar 63,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perlambatan belanja modal antara lain karena masih terdapat permasalahan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan, baik di Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan sebagai K/L yang memiliki alokasi belanja modal tertinggi.
Faktor lainnya antara lain karena hambatan payung hukum penugasan baru yang terbit di pertengahan tahun 2019 dan penundaan pelaksanaan pekerjaan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Realisasi belanja modal saat ini didominasi oleh pertama, belanja modal pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, sebagai pendorong investasi . Kedua, belanja modal peralatan dan mesin dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisisan RI, dan Basarnas.
Sementara itu, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja pegawai meningkat menjadi 99,7 persen pada periode November 209 dari sebelumnya 87,8 persen. Peningkatan tersebut, selain disebabkan kenaikan gaji pokok serta pencairan THR dan gaji ke-13, juga disebabkan kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L, seiring dengan meningkatnya capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan secara nominal alokasi belanja modal memang mengalami peningkatan, namun proporsinya turun menjadi 11,2 persen, dari alokasi 2019 yang mencapai 11,4 persen. Padahal, pada 2015, proporsi tersebut sempat mencapai 18 persen.
“Ini suatu kemunduran. Upaya untuk meningkatkan realisasi belanja modal hanya dengan menggeser belanja pegawai dengan alokasi di bawah 23 persen dalam belanja K/L,” kata Tauhid kepada Bisnis, Minggu (26/1/2020).
Selain itu, pemerintah perlu menurunkan pembayaran bunga utang yang kini mencapai 17,7 persen pada 2020. Menurut Tauhid pembayaran bunga utang perlu dikembalikan dengan proporsi di bawah 13,2 persen seperti di 2015.
“Tekanan paling besar dalam APBN adalah di mana pemerintah harus membayar pokok utang dan bunga yang semakin membesar. Sehingga pemerintah mengurangi belanja modal,” jelasnya.
Selain itu, didorong dengan adanya peningkatan belanja lain-lain seperti cadangan dan risiko fiscal, lembaga non kementerian, belanja tanggap darurat dan sebagainya pada 2017, alokasi hanya 0,7 persen namun pada 2020 menjadi 7,7 persen .
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
