Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
Presiden Jokowi mengatakan reformasi IKNB bakal meliputi pengaturan, permodalan, pengawasan. Menurutnya, pembenahan menyeluruh tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri tersebut.
“Jangan sampai ada distrust di situ sehingga ganggu ekonomi kita secara umum. Saya sangat dukung sekali. Ini dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya,” jelasnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Dia pun menyinggung soal upaya reformasi perbankan yang pernah dilakukan di industri perbankan pada kurun waktu 2000—2005. Hasilnya, Jokowi mengakui bahwa pembenahan itu membuat industri perbankan lebih kuat dalam menghadapi risiko-risiko.
Ketika ditanya mengenai urgensi reformasi terkait dengan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Presiden Jokowi menolak anggapan tersebut.
“Enggak ya, kebetulan pas ada peristiwa Jiwasraya tapi enggak itu, tapi memang memerlukan itu. Lembaga keuangan non bank memerlukan itu sehingga nanti akan dilakukan oleh OJK tentu saja dan akan di-support secara penuh oleh pemerintah,” tambahnya.
Pada saat yang sama, Komisioner Dewan Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengemukakan bahwa IKNB memerlukan perhatian serius dari regulator.
Meskipun stabilitas IKNB relatif tidak terpengaruh atas skandal gagal bayar Jiwasraya, dia menilai industri ini memerlukan reformasi menyeluruh.
“Presiden, kami mohon dukungan. Dan kami meminta seluruh direksi lembaga keuangan untuk lihat kembali detail yang terjadi, dan segera melakukan corrective action dan inform ke OJK. Dan indikasi yang mengkhawatirkan laporkan ke OJK, dan kami akan proaktif dengan pengawasan ketat berkaitan risiko yang jadi perhatian kita,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
