Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta berhati-hati dan mempertimbangkan aspek transisi penyaluran subsidi LPG 3 kilogram tertutup agar implementasinya berjalan lancar.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan rencana pemerintah menerapkan subsidi tertutup LPG 3 kg pada semester II/2020 terlalu singkat dan memerlukan waktu khusus untuk persiapan teknis.
"Jangan sampai sewaktu transisi banyak pihak yang harusnya dapat malah tidak dapat," katanya, kepada Bisnis, Selasa (14/1/2020).
Menurutnya, dari sisi penghematan, 15% sudah cukup signifikan untuk menghemat devisa negara. Bhima pun mengkritisi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menyatakan penyaluran subsidi langsung sudah siap.
Sebelumnya, TNP2K menyatakan dampak penyaluran subsidi LPG 3 kilogram secara tertutup akan menghemat keuangan negara menembus Rp50 triliun.
Kepala Unit Komunikasi TNP2K Ruddy Gobel mengatakan dengan menggunakan skema distribusi subsidi LPG tertutup, akan ada penghematan keuangan negara, mengingat konsumsi LPG 3 kg sekarang ini dianggap tidak tepat sasaran. Menurutnya, dengan penyaluran subsidi tertutup, pemerintah hanya memerlukan anggaran sekitar Rp13,8 triliun.
Berdasarkan basis data TNP2K, subsidi ini harus menyasar 40 persen populasi yang rentan miskin atau 25,7 juta rumah tangga.
Dengan asumsi 25,7 juta rumah tangga yang mendapat bantuan langsung dari pemerintah senilai Rp45.000 per bulan. Maka, diperkirakan subsidi LPG 3 kilogram yang perlu dicairkan dalam setahun senilai Rp13,8 triliun.
Adapun pada 2019, pemerintah menganggarkan kuota subsidi LPG 3 kg sebanyak 6,97 juta metrik ton atau senilai Rp75,22 triliun.
“Potensi penghematannya, menghemat hingga Rp58 triliun. Hitung-hitungannya, kalau tahun ini subsidi Rp75 triliun, maka ke depan subsidinya akan sangat rendah. Untuk penerima manfaat, masih dibicarakan bisa lebih dari itu [25,7 juta rumah tangga],” tuturnya.
