Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Harus Matangkan Proyek-Proyek yang Ditawarkan kepada UEA

Josua menilai komitmen investasi UEA tersebut memang menjadi peluang yang besar untuk menumbuhkan perekonomian di tengah tren global yang masih cenderung melambat sehingga, pemerintah perlu memanfaatkan momentum tersebut dengan optimal.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 14 Januari 2020  |  10:58 WIB
Presiden Joko Widodo seusai pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed di Istana Qasr Al Watan. - Twitter
Presiden Joko Widodo seusai pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed di Istana Qasr Al Watan. - Twitter

Bisnis.com, JAKARTA— Guna mengoptimalkan investasi yang digulirkan oleh Uni Emirat Arab senilai Rp314 triliun, pemerintah perlu mematangkan draf poin secara komprehensif sehingga proyek yang ditawarkan lebih terarah.

Hal tersebut diungkapkan oleh ekonom Permata Bank Josua Pardede. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan matching post dengan pihak UEA, sehingga komitmen investasi tersebut dapat menjawab kebutuhan kedua negara. “Ekspektasi investor juga akan lebih besar, sehingga komitmen yang besar ini tidak mentah,” kata Josua kepada Bisnis.com, Senin (13/1/2020).

Josua menilai komitmen investasi UEA tersebut memang menjadi peluang yang besar untuk menumbuhkan perekonomian di tengah tren global yang masih cenderung melambat sehingga, pemerintah perlu memanfaatkan momentum tersebut dengan optimal.

Menurutnya, pemerintah perlu mematangan berbagai proyek yang dapat ditawarkan untuk UEA, baik untuk proyek pembangunan ibu kota baru, atau proyek sektor lainnya seperti industri minyak dan gas. Apalagi, produksi migas di Indonesia menurun lantaran sumur-sumur minyak yang relatif tua sehingga perlu ada revitalisasi agar produksi minyak dapat didorong.

“Ini menjadi kesempatan yang baik untuk meningkatkan investasi dari sisi kilang minyak di samping untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Tapi ini juga perlu disesuaikan juga minat dari investor,” katanya.

Untuk menjawab kebutuhan kedua negara, menurutnya, pemerintah perlu menjaga komunikasi dengan pihak UEA. Selain itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dari sisi perijinan untuk memudahkan para investor. “Saya pikir ini krusial, komitmen penting jangan sampai tidak terealisasi,” katanya.

Dia menilai dengan adanya penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat mempermudah perizinan untuk investor. Harapannya, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong perekonomian. “Kalau investasi ini berhasil maka investasi dari negara lain juga bisa didorong,” lanjutnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

investasi
Editor : Achmad Aris

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top