Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum memutuskan mekanisme penerapan dan teknologi yang akan digunakan dalam implementasi subsidi tertutup LPG 3 kilogram.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mohammad Hidayat mengatakan pemerintah masih harus mengerjakan peralihan kebijakan subsidi terbuka menjadi tertutup.
"Yang ingin kami pastikan masyarakat benar-benar terpenuhi kebutuhannya dalam sebulan," katanya, Selasa (14/1/2020).
Terkait koordinasi dengan PT Pertamina (Persero), Hidayat mengatakan model peralihan dapat mencontoh konversi minyak tanah menuju LPG. Dia mengatakan untuk penentuan harga gas, pemerintah dan Pertamina akan menghitung pula ongkos kepada agen hingga pengecer.
"Itu diatur HET [harga eceran tertinggi] pemda masing-masin karena jaraknya berbeda-beda. Soal HET, pemda yang punya otoritas, makanya harga di pengecer bisa lebih mahal dari harga di agen. Tapi nanti kami akan atur," tambahnya.
Terpisah, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel mengatakan secara teknis, penerapan subsidi tertutup LPG 3 kg sudah siap dilaksanakan. Kendati demikian, masih diperlukan regulasi.
“Selain itu, perlu ada keputusan dari pemerintah mengenai pelaksanaannya,” katanya.
TNP2K mengusulkan 31,4 juta keluarga yang berhak memperoleh subsidi LPG. Dari aspek teknologi, pihaknya mengusulkan penggunaan teknologi biometrik.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyaluran subsidi LPG 3 kg bergerak dinamis setiap tahunnya. Misalnya saja, tercatat Rp25,9 triliun pada 2015 lalu, lalu turun senilai Rp24,9 triliun pada 2016.
Kemudian naik lagi menjadi Rp38,7 triliun pada 2017 dan meningkat menjadi Rp58,1 triliun pada 2018. Sementara itu, subsidinya kembali turun pada 2019 menjadi Rp39,1 triliun.
