Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Zulkifli Zaini tidak mengulangi dan meneruskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pendahulunya.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Mardani H.Maming. Menurutnya, banyak kebijakan direksi PLN sebelumnya yang harus dihentikan karena merugikan keuangan perseroan.
“Saran kami Pak Dirut PLN yang baru tidak mengulang kebijakan sebelumnya. Kebijakan sebelumnya sangat membahayakan keuangan perusahaan di masa mendatang,” ucap Maming dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Selasa (24/12).
Menurut Maming, salah satu kebijakan direksi sebelumnya yang tak perlu dilanjutkan adalah ambisi membangun pembangkit listrik secara sendiri-sendiri, tanpa lebih banyak melibatkan pihak swasta. Kebijakan ini dianggap menjadi sebab membengkaknya utang PLN hingga lebih dari Rp600 triliun saat ini.
Hipmi lantas menyebut ada dua cara untuk menekan laju utang PLN. Pertama, dengan memperkuat peran swasta dalam proyek pembangunan pembangkit.
“Kedua, PLN fokus pada pengembangan dan pemeliharaan transmisi. Investasinya diarahkan ke sana sehingga rasio dan kualitas elektrifikasi terjaga dengan baik,” katanya.
Baca Juga
Maming juga mengingatkan bahwa saat ini jumlah utang PLN sudah masuk tahap waspada. Karena itu, menurutnya Zulkifli harus fokus menjaga agar masalah keuangan ini tidak berdampak ke berbagai sektor lain.
Sebagai informasi tambahan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah resmi menunjuk Zulkifli sebagai Direktur Utama PLN. Zulkifli ditunjuk sebagai Dirut menggantikan Sofyan Basyir yang dijadikan tersangka oleh KPK atas kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau I.
Selain Zulkifli, mantan Erick juga menunjuk Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN. “Baik Pak Amien maupun Pak Zulkifli memiliki rekam jejak yang sangat baik, siap berkeringat dan berakhlak. Sama dengan Dirut dan Komut BUMN lainnya. Saya akan intens bertemu secara reguler setiap bulan untuk memastikan berbagai rencana besar yang menjadi prioritas pemerintah,“ ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/12/2019).
