Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat ilmu kelautan Suhana mengingatkan bahwa ekspor lobster meningkat setelah adanya regulasi yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 - 2019 Susi Pudjiastuti yang melarang benih lobster untuk diekspor.
"Setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 (terkait larangan ekspor benih lobster), ekspor lobster meningkat," kata Suhana di Jakarta pada Kamis (19/12/2019).
Menurut data yang diberikan Suhana yang diolah dari TradeMap 2019, ditemukan bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat yaitu dari US$7,09 juta pada 2015 menjadi US$14,84 juta pada 2016, kemudian US$17,31 juta pada 2017, dan US$28,45 juta pada 2018.
Selain itu, ucapnya, dalam periode 2010 - 2016 rata-rata sekitar 96,91 persen produksi lobster Indonesia bersumber dari perikanan tangkap dan hanya 3,09 persen yang berasal dari perikanan budi daya, serta sampai saat ini pasokan benih lobster untuk budi daya masih bersumber dari penangkapan di alam.
"Pemerintah harus belajar dari hilangnya benih nener (bandeng) di alam setelah banyaknya benih nener ditangkap nelayan. Dalam 30 tahun terakhir ini benih nener hilang di alam. Untungnya, nener sudah bisa dibenihkan secara buatan sehingga pasokan bandeng masih tersedia dari budi daya. Nah, benih lobster belum bisa dibenihkan secara buatan," paparnya.
Dia juga mengingatkan bahwa masyarakat di Indonesia bagian timur memiliki kearifan lokal yaitu aturan adat sasi di mana lobster yang ditangkap adalah ukuran konsumsi, bukan ukuran kecil.
Untuk itu, ujar lulusan S3 dari Ekonomi Kelautan Tropika Institut Pertanian Bogor, selayaknya pemerintah juga dapat belajar dari kearifan lokal sasi lobster tersebut.
Sebagaimana diwartakan, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar jangan sampai membuka keran ekspor benih lobster yang telah ditutup oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
"Saya sangat khawatir, wacana (membuka ekspor benih lobster) yang sudah menuai kontroversi ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk kepentingan para rente," kata Rahmad Handoyo dalam siaran pers.
Rahmad mengingatkan bahwa saat ekspor benih lobster ditutup saja, telah terungkap sejumlah kasus penyelundupan benih lobster telah ditemukan di sejumlah tempat oleh aparat penegak hukum.
Dia berpendapat seharusnya Indonesia tidak mengekspor benih lobster untuk dibudidayakan di luar negeri, tetapi seharusnya investor dari luar yang menanamkan modalnya untuk berbudi daya lobster di sini.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memperhatikan nilai tambah yang dapat diperoleh Indonesia dari kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster.
"Yang paling penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu," kata Presiden Joko Widodo di pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa (17/12/2019).
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta semua pihak untuk dapat bersabar menunggu kajian terkait benih lobster, karena masih belum ada regulasi terbaru yang resmi dikeluarkan mengenai hal tersebut.
