Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Diskon Pajak Penghasilan: Presiden Jokowi Pastikan Berlaku Tahun Depan

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024 di Istana Negara
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 16 Desember 2019  |  12:39 WIB
Presiden Joko Widodo. - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo. - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo memastikan kebijakan pemangkasan pajak penghasilan (super deduction tax) atas perusahaan yang melakukan program vokasi, riset dan inovasi, serta industri padat karya berlaku dimulai tahun depan.

Hal tersebut dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024 di Istana Negara, Senin (16/12/2019).

“Tahun depan juga ada super deduction tax. Pengurangan pajak untuk perushaaan yang melakukan training untuk memperbaiki sumber daya manusia. Ini juga tolong juga nanti, daerah juga ikut mendorong dan menginformasikan ini,” katanya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Inti dari peraturan itu adalah pemerintah mengatur pemberian dan bentuk fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) atau yang disebut super deduction tax untuk investasi pada industri padat karya, kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi, serta kegiatan penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) di lndonesia.

Adapun, PP tersebut memberikan pengurangan penghasilan neto sampai 60% bagi padat karya yang tidak mendapatkan fasilitas fiskal, penyelenggara vokasi dapat pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari biaya penyelenggaraan vokasi, sedangkan R&D paling tinggi 300% dari biaya penyelenggaraan R&D.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pajak penerimaan pajak
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top