Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta anak buahnya serius dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, mengabaikan layanan merupakan salah satu bentuk korupsi.
Edhy mengatakan terkadang masyarakat terjebak dengan istilah korupsi yang identik dengan mengambil uang. Dengan aturan yang dibuat, uang Rp1 juta ke bawah tidak dianggap korupsi, atau Rp2 juta ke bawah yang diberikan masyarakat tidak dianggap gratifikasi.
Namun menurutnya, petugas yang tidak melakukan tugasnya dalam melayani rakyat bisa dikategorikan korupsi.
"Kalau tidak menerima [aduan masyarakat], itu juga korupsi, korupsi wewenang," kata Edhy dalam acara peringatan hari antikorupsi korupsi sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Mina Bahari III, Senin (9/12/2019).
Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh jajarannya mulai dari pusat hingga ke balai-balai perikanan agar memberi pelayanan apapun kondisinya. "Orang yang datang ke tempat kita, wajib dilayani. Tidak peduli dia bikin janji atau tidak. Kalau kita semua lakukan, masalah korupsi tinggal cerita saja," tuturnya.
Kendati demikian, dia tidak mau berprasangka buruk terhadap pegawainya yang tidak memberikan pelayanan dengan baik. Edhy menyebut dia melihat pegawainya memiliki semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi dan ini akan dioptimalkan.
Lebih lanjut dia berharap pemberantasan korupsi tak sekedar jargon. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari hati bukan takut karena aturan.
"Aturan itu bisa bersifat manipulasi, pura-pura keliatan kerja tapi sebenarnya tidak kerja. Di KKP saya harapkan [pemberantasan korupsi] mulai dari diri sendiri," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
