Bisnis.com, JAKARTA - Infrastruktur tetap menjadi satu prioritas pemerintahan Joko Widodo. Oleh karena itu pemerintah membuka pintu bagi pihak swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa selain mendorong pihak swasta berkerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah juga akan memberikan ruang bagi pihak swasta 100% membiayai pembangunan infrastruktur.
“Kami mau desain aturan, infrastruktur yang punya nilai komersial bisa dibiayai penuh oleh swasta. Itu bisa dapat insentif tax holiday,” katanya dalam BNI-Bisnis Indonesia Business Challenges 2020, Senin (9/12/2019).
Suahasil menjelaskan tidak semua proyek infrastruktur harus dibiayai oleh APBN. Beberapa proyek yang memiliki nilai komersial akan menarik bagi pihak swasta. Kombinasi APBN dengan korporasi swasta akan mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Oleh karena itu nanti badan usaha milik negara juga harus terbiasa kerja dengan swasta lewat public private partnership,” katanya.
Sementara itu, proyek infrastruktur yang kurang memiliki nilai komersial, negara akan menyalurkan pembiayaan. Negara juga akan memanfaatkan perusahaan pelat merah untuk membantu merealisasikan proyek-proyek strategis.
Suahasil juga menjelaskan bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua ini. Pasalnya hal ini akan menjadi satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi.
