Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong penguatan komisaris di setiap jengkal perusahaan BUMN menyusul kasus penyelundupan Harley Davidson bekas dan sepeda Brompton di lambung pesawat Garuda Indonesia.
Selain itu, penguatan komisaris juga untuk mencegah korupsi di sektor perusahaan pelat merah mengingat sudah dalam kategori akut.
"Pertama itu penguatan komisaris, kan sudah terbukti di [kasus penyelendupan harley davidson] Garuda itu," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (6/12/2019) malam.
Menurut Arya, peran komisaris dinilai sangat penting untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran. Pada kasus penyelendupan harley di Garuda, misalnya, Komite Audit komisaris Garuda berhasil mengungkap penyelendupan tersebut yang pada akhrinya diketahui milik inisial AA alias Direktur Utama Garuda Ari Askhara.
"Ini yang melakukan audit bukan Kementerian BUMN tapi komisaris di Garuda. Hasil audit merekalah yang menemukan kasus [penyelendupan] di Garuda," tuturnya.
Arya juga mengaku bahwa saat ini peran komisaris di perusahaan BUMN kerap diabaikan. Padahal, negara sudah membayar penuh para komisaris tersebut. Selain itu, peran komisaris dapat dianggap sebagai perpanjang tangan kementerian BUMN dalam hal audit.
Dia mengatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir sejak awal berkomitmen untuk melakukan pembersihan di perusahaan BUMN. Sejalan dengan itu, Erick Thohir langsung memberi sanksi tegas berupa pencopotan pada Ari Askhara karena kasus penyelendupan yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,5 miliar.
"Sudah jelas, kan, menteri kita, Pak Erick Thohir tidak memukul [dari] bawah tapi langsung memukul pucuk pimpinannya," ujar dia.
Arya juga cerita bagaimana penyelendupan Harley bekas dan sepeda Brompton tersebut dapat terbongkar. Dia mengaku bahwa sebelumnya menerima laporan dari masyarakat jika di dalam pesawat Airbus Garuda Indonesia yang terbang dari Toulouse, Prancis, tujuan Jakarta terdapat barang ilegal.
"Masyarakat yang menginformasikan adanya kasus motor mewah yang masuk lewat Garuda. Ketika sampai di kami, kami langsung mendorong Kemenkeu dalam hal ini Bea Cukai untuk lakukan investigasi. Kita juga dorong internal untuk lakukan audit," katanya.
Atas kejadian ini, Arya mengaku akan memperkuat kerja sama dengan instansi lainnya termasuk KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agar kejadian penyelendupan atau korupsi di BUMN tidak terulang lagi.
